Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jendral Soedirman, Diah Setyorini Gunawan,S.E.,M.Si., berhasil meraih gelar doktor dari UGM usai mempertahankan disertasinya pada ujian terbuka program doktor di Fakultas Ekonomika dan Binis UGM, Kamis (13/8). Bertindak selaku promotor Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro,M.Soc.,Sc., dan ko-promotor Pro.Dr.Tri Widodo, M.Ec.,Dev.
Dalam kesempatan tersebut wanita kelahiran Purwokerto 34 tahun silam ini mempertahankan disertasi berjudul “Dimensi Spasial Pembangunan Ekonomi Indonesia 1994-2012”. Dari hasil analisis dan pembahasan dimensi spasial pembangunan ekonomi Indonesia diketahui bahwa lokasi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode tersebut meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, NTB, Kalimanatan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.
“Pulau Sulawesi didominasi oleh provinsi-provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi-provinsi cenderung mengelompok di daerah hot-spot,” jelasnya.
Diah menuturkan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dikelilingi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Fenomena ini terjadi karena provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi provinsi di sekitarnya.
Sementara itu, kata dia, provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi di Indonesia pada periode 1994-2012 meliputi NAD, Lampung, Jawa Tengah, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua. Sebagian besar provinsi yang berada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan rendah. Hal ini menunjukkan provinsi-provinsi cenderung mengelompok di daerah cold-spot. Provinsi dengan tingkat kemiskinan rendah dikelilingi oleh provinsi dengan tingkat kemiskinan rendah.
Lebih lanjut Diah menekankan bahwa pemerintah perlu menerapkan strategi pembangunan ekonomi daerah yang bisa mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kegiatan pembangunan dan menciptakan iklim invetasi yang kondusif. Selain itu koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa dalam penyediaan infrastruktur produktif di provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi perlu dilakukan.
“Guna pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil pemerintah perlu menguatkan keterkaitan kegiatan ekonomi wilayah-wilayah tersebut dengan wilayah-wilayah cepat tumbuh,” terangnya. (Humas UGM/Ika)