Meski reformasi birokrasi telah berjalan hampir satu dekade lebih, hingga kini Indonesia masih menghadapi masalah serius kinerja reformasi birokrasi. Meski telah dilakukan delapan area perubahan terhadap reformasi birokrasi secara komprehensif (organisasi, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, akuntabilitas, pengawasan, pelayanan publik, dan budaya kerja aparatur), pemerintah tetap saja menghadapi masalah yang serius.
“Masalah korupsi telah melibatkan sejumlah pejabat tinggi, enam sampai tujuh menteri, puluhan gubernur, dan ratusan bupati. Belum lagi masih ribetnya bisnis di Indonesia, bayangkan saja untuk mendirikan industri listrik harus melengkapi ijin sekitar 240 jenis dokumen dan memakan waktu sekitar 3 tahun,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prof. Dr. Pratikno, M.Soc., Sc, di Auditorium BRI, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Senin (14/9).
Menurut Pratikno, cerita reformasi birokrasi sesungguhnya merupakan cerita lama. Sebab banyak literatur tersedia, kebijakan-kebijakan telah dirumuskan, undang-undang ditetapkan, bahkan reformasi birokrasi senantiasa mewarnai kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional).
Karena itu, saat berbicara dihadapan mahasiswa program S1 dan S2 Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fakultas Isipol UGM, iapun berharap muncul cara-cara baru dalam menjalankan agenda reformasi birokrasi. Karena menjalankan delapan area reformasi birokrasi saja dinilai belum cukup.
“Diperlukan cara-cara strategis, mana simpul yang harus dibuka, agar bisa membuka simpul-simpul yang lain. Proses bongkar muat barang di pelabuhan atau dwelling time ribut, karena menghambat iklim usaha. Bayangkan saja, ada tingkat kemahalan disitu, ekonomi biaya tinggi, belum lagi timbul kerusakan-kerusakan barang karena terlalu lama,” paparnya di acara Ministrial Lecture yang diselenggarakan Korps Mahasiswa Pemerintahan (KOMAP), Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fisipol UGM bertema “Penguatan Demokrasi dan Kesejahteraan Indonesia. (Humas UGM/ Agung)