KEBIJAKAN FISKAL UNTUK STABILKAN EKONOMI PEMERINTAH

Kebijakan Fiskal Untuk Stabilkan Ekonomi Pemerintah

Sejak krisis moneter terjadi di Indonesia, medio 1997 yang lalu, banyak orang yang mempersoalkan keandalan atau keampuhan serta kecanggihan dari kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah via Bank Indonesia. “Sebenarnya krisis tersebut dapat dihindari kalau Bank Sentral bekerja secara normatif, artinya Bank Sentral, sebagai penguasa moneter, mempunyai kebebasan dan ketidak-tergantungan kepada pemerintah dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang hendak dilakukan dalam rangka mencapai tujuan kebijakan ekonomi makro: pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga-harga dan distribusi yang lebih merata.
Demikian diungkapkan Prof. Dr. H. Iswardono Sardjono Permono, MA saat mengucapkan Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar pada Fakultas Ekonomi UGM Rabu, 7 Desember 2005 di Balai Senat UGM.
Dalam pidato berjudul “Kebijakan Moneter di Indonesia”, Prof. Permono mengatakan bahwa penerapan kebijakan moneter tidak dapat dilakukan secara terpisah dengan penerapan kebijakan ekonomi makro lainnya, seperti kebijakan fiskal, kebijakan sektor riil, dan lain-lain. Kebijakan fiskq al diyakini sebagai salahs atu kebijakan yang sangat penting yang dapat dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah dalam memelihara kestabilan ekonomi. Untuk mencapai tujuan kebijakan ekonomi makro secara optimal, biasanya diterapkan mixed policy (bauran kebijakan) yang terkoordinasi antara satu kebijakan dengan kebijakan yanglain. “Ini berarti bahwa kebijakan moneter sendiri tidak akan mempu memerangi inflasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lainnya tanpa kerja sama atau berkoordinasi dengan kebijakan fiscal”, kata guru besar kelahiran Yogyakarta, 14 September 1952 ini.
Lebih lanjut Dosen FE UGM ini mengemukakan, sebaliknya kebijakan fiskal tidak akan mempu mencapai sasaran ekonomi makro tanpa kerja sama dengan kebijakan moneter. “Prof. Permono juga menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintah Indonesia sebelum krisis mampu menjaga kestabilan harga karena adanya bauran kebijakan tersebut. Demikian juga dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Meskipun tujuan kebijakan makro tersebut saling kontradiksi”, tambah Peneliti PAU SE UGM ini. (Humas UGM)