Pakar hukum UGM, Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A., menilai satu tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) dari sisi penegakan hukum memiliki kinerja positif maupun negatif. Dari sudut pandang internasional, penegakan hukum yang dilakukan pemerintah satu tahun terakhir ini cukup bagus.
“Indonesia tegas untuk kasus-kasus narkoba hingga pencurian ikan di laut. Masyarakat Asia bahkan internasional menghormati ketegasan tersebut,” kata Jaka, Selasa (20/10).
Sayangnya, citra baik ini tidak didukung penegakan hukum ke dalam maupun pembangunan infrastruktur hukum yang bagus. Jaka mencontohkan target revisi Undang-undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015, hanya 3 yang terselesaikan dari 15 buah Undang-undang. Selain itu, koordinasi penegakan hukum antara pusat dan daerah masih terjadi kesenjangan. Akibatnya, masih muncul beberapa kasus terkait SARA dan HAM yang terjadi di daerah.
“Harus ada keberpihakan pembangunan dan penegakan hukum yang dilakukan secara strategis, operasional maupun taktis,”katanya.
Sementara itu pengamat ekonomi UGM, Akhmad Akbar Susamto, Ph.D., sepakat dengan pemikiran Jaka Triyana. Ada nilai positif dan negatif pemerintahan Jokowi-JK. Menurut Akbar nilai positif yang telah dilakukan pemerintah antara lain ketika terjadi penyesuaian harga BBM tidak menimbulkan gejolak berlebihan di masyarakat. Selain itu Akbar juga mengapresiasi adanya Paket Kebijakan Ekonomi jilid 4 yang telah digulirkan pemerintah.
“Paket kebijakan ekonomi ini bisa jadi pijakan di tahun berikutnya. Banyak terobosan dilakukan seperti memangkas lamanya waktu birokrasi untuk perijinan,”kata Akbar.
Kondisi semacam ini akan semakin bagus jika internal kabinet Jokowi-JK solid. Tidak ada kebisingan politik di internal kabinet, seperti Wakil Presiden dengan menteri, maupun antar menteri itu sendiri. Kebisingan politik yang terjadi antar anggota kabinet akan berakibat pada tidak efektifnya kinerja tim ekonomi.
Selain itu, Akbar juga menyayangkan selama satu tahun pemerintahan berjalan ternyata penyerapan anggarannya masih cukup rendah.
“Penyerapan anggaran rendah berarti masih kurang bagus. Ke depan perlu dibenahi tentang penyerapan anggaran serta koordinasi internal kabinet agar ekonomi Indonesia semakin baik,”tegas Akbar.
Sekadar diketahui, 20 Oktober 2014, Jokowi dan JK resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Tepat 20 Oktober 2015 pemerintahan Jokowi-JK genap berusia satu tahun (Humas UGM/Satria)