Tidak dapat dipungkiri bahwa Organisasi atau Birokrasi dibutuhkan untuk mengatur dan mempercepat pelaksanaan pembangunan demi tercapainya tujuan. Tetapi dengan permasalahan dan kenegatifan pelaksanaan birokrasi tersebut, pertanyaan yang harus dijawab adalah mampukah kita membuat atau mengolah transformasi budaya kita ialah budaya timur dengan nilai-nilai tradisionalnya yang sangat kental ke dalam Birokrasi dengan persyaratan dan instrumennya sebagai hasil budaya barat? Demikian pertanyaan Prof. Dr. Warsito Utomo saat Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM di Balai Senat UGM (Sabtu, 26/02/2005).
Menurut Dosen Magister Administrasi Publik (MAP) Fisipol UGM, ini berarti bahwa bangsa dan pemerintah Indonesia harus memiliki konsensus untuk mengkonsepsikan birokrasi Indonesia yang berorientasi: Pertama, melepaskan diri dari political authority dan mengikatkan diri kepada political commitment. Dan ini berarti bahwa mission yang menjadi pegangan. Bukanlah sesuatu yang mudah untuk melepaskan kekuasaan dan kekuatan,tetapi harus dimulai dari para pimpinan dan elit kekuasaan bahwa misi yang pada akhirnya harus menjadi tolak ukur.
Kedua, proses dan keteraturan struktur (order in structure) sebagai sesuatu yang given sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Justru yang menjadi fokus adalah bagaimana terjadinya inisiatif dan kreativitas dari para birokrat, administrator dan dengan pemberdayaannya (empowering). Biarkanlah daerah-daerah memeiliki kewenangan dengan tanggung jawabnya untuk membuat, mengelola organisasi atau birokrasi pemerintahannya sendiri-sendiri. Yang terpenting adalah adanya unsur penunjang, unsur pendukung dan unsur pelaksana dan kesemuanya mengikatkan diri kepada komitmen daerah dan nasional. Keanekaragaman organisasi pemerintahan atau birokrasi janganlah menumbuhkan obsessive fears terhadap keberadaan NKRI.
Ketiga, birokrasi administrasi yang lebih menitik beratkan fokusnya kepada hasil, out-puts, result bukan lagi terlalu menekankan proses.
Keempat, pengurangan ruang lingkup pemerintah. Ini merupakan konsekuensi beralihnya goverment menjadi governance. Mengapa aktivitas-aktivitas pemerintahan yang tidak terlalu berkaitan dengan pelayanan publik tidak diserahkan kepada pihak amsyarakat dan swasta? Hal ini berarti bahwa kita menswastakan pemerintahan. Disinilah terjadinya kompatibilitas dalam pelayanan publik dan juga fungsi-fungsi pemerintahan lainnya diantara Negara/Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.
Kelima, pemberian remunerasi di dalam atau didasarkan oleh outputs. Tuntutan kinerja merupakan tantangan bagi seluruh komponen administrasi publik untuk menghadirkan dan menghasilkan sesuatu.
Keenam, melaksanakan hubungan yang lebih erat diantara giving orders dengan carrying them out. Disinilah sesungguhnya tuntutan dari seorang pimpinan untuk tidak saja mempengaruhi dan memotivasi tetapi juga kemampuan untuk mengkoordinir dan mengintegrasikan komponen, tujuan dan juga permasalahan.
Dalam pidato berjudul “Administrasi Publik Indonesia Di Era Demokrasi Lokal: Bagaimana Semangat Kompatibilitas Menjiwai Budaya Birokrasi”, Prof. Warsito mengatakan, reformasi di bidang Administrasi Publik harus tetap dilakukan bahkan harus lebih cepat dan tepat sasaran. Reformasi tidak hanya dititikberatkan pada technostructure saja, tetapi yang lebih penting adalah pada sumber daya manusianya baik ketika recruitment maupun didalam proses-nya yang menyangkut permasalahan perilaku atau budaya birokrat. Dipihak lain pemerintah juga harus menciptakan berbagai lapangan kerja baru untu mewadahi para birokrat yang akan beralih ke pekerjaan di luar sektor pemerintahan. “Dengan demikian akan terciptalah kompatibilitas diantaar sektor pemerintah, sektor swasta dan sektor masyarakat. Bila tidak demikian maka terjadilah olok-olok yang sering dikemukakan: Administrative reform much discussed, much seminar, but seldom enacted,” tegas Prof. Warsito. (Humas UGM)
Dengan demikian kita dapat sejajar dengan negara yang telah mentransformasikan budayanya ke dalam perhitungan sebagai negara yang berhasil merubah, menggerakkan dan membentuk birokrasi administrasinya sendiri.