Salah satu agenda Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu adalah revitalisasi sektor kehutanan, perikanan dan pertanian (RKPP). Agenda revitalisasi sektor ini didasarkan pada upaya untuk mengembangkan kegiatan on dan off-farm serta mendorong terbentuknya kapital bagi peningkatan ekonomi lokal dalam rangka pengurangan kemiskinan. Dari seluruh penduduk Indonesia di tahun 2002, 38,4 juta atau 18,2% diantaranya hidup di bawah garis kemiskinan. Apabila dilihat dari penyebaran kewilayahannya, jumlah penduduk miskin perdesaan mencapai 21,1% sedangkan penduduk miskin perkotaan adalah 14,5%. Dengan lebih dari 60% penduduk Indonesia berdiam di perdesaan, maka upaya pengurangan kemiskinan di daerah perdesaan jelaslah merupakan salah satu prioritas utama. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian adalah juga target pengurangan kemiskinan mengingat sekitar 20% dari mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Demikian diungkapkan Ir. Iga Mai Sukariyati, MM dari Kantor Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian.
Menurutnya, sejak tahun 2002 melalui Tim Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Perdesaan, Kantor Kementrian Koordinator bidang Perekonomian dengan didukung oleh The International Labour Organization (ILO) telah mengembangkan berbagai program diantaranya penyusunan makalah kebijakan, koordiasi kegiatan pengembangan infrastruktur perdesaan, penyebaran informasi dan pelatihan bagi perencana dan pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur di pemerintah daerah.
Dikemukakan Ir. Iga bahwa, kemitraan dengan perguruan tinggi merupakan salah satu program strategis yang diharapkan akan dapat mendorong pengembangan infrastruktur perdesaan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan dalam bentuk klinik infrastruktur perdesaan di Bandung, Makasar, Yogyakarta, Denpasar, Padang, Mataram, dan Banjarmasin. “Sebagai upaya memantapkan kemitraan ini, maka Kantor Menko Perekonomian dan ILO akan menandatangani Nota Kesepahaman dalam Pelaksanaan Jaringan Kerja Universitas Dalam Pengembangan Infrastruktur Perdesaan dengan 8 (delapan) Perguruan Tinggi Nasional yaitu: Universitas Gadjah Mada, Universitas Andalas, Institute Teknologi Bandung, Universitas Udayana, Universitas Hasanudin, Universitas Mataram, Universitas Lambung Mangkurat, dan Universitas Riau. Kegiatan tersebut dibiayai oleh pemerintah, bantuan hibah dari ILO ASIST Asia Pasific dalam bentuk technical assistance dan penyediaan modul pelatihan, serta anggaran masing-masing perguruan tinggi mitra. Penandatanganan dilakukan oleh Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, Country Director ILO Alan Boulton dan Rektor-rektor 8 Perguruan Tinggi Mitra di Balai Senat UGM pada hari Kamis, 28 April 2005,” tutur Ir. Iga.
Ditambahkan Ir. Iga bahwa Nota Kesepahaman dimaksudkan untuk memberikan landasan kerjasama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan pemerintah daerah serta organisasi masyarakat, dalam bentuk penelitian, pendidikan singkat, pelatihan, lokakarya dan pendampingan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat khususnya di bidang: (i) perencanaan pembangunan infrastruktur perdesaan; (ii) pengadaan infrastruktur perdesaan dengan kontak skala kecil dan kontrak komunitas; dan (iii) sistem pemeliharaan infrastruktur perdesaan. “Kegiatan dalam MoU akan dilaksanakan dalam periode 3 tahun sejak ditandatangani naskah tersebut,” tegas Ir. Iga. (Humas UGM)