Sebagai wujud komitmen untuk memahami masyarakat Indonesia yang sedang berubah, meningkatkan produktivitas dalam menghasilkan ilmu baru melalui riset, dan menghasilkan solusi berbagai masalah bangsa, maka dalam tiga tahun terakhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM secara konsisten memberikan hibah penelitian bagi para akademinya, yaitu dosen dan mahasiswa.
Program hibah penelitian yang dirancang Fisipol UGM dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya penelitian yang memiliki kualitas internasional melalui Hibah Riset Kolaboratif-Internasional maupun riset yang mendorong kerja sama antara pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi melalui skema Hibah Riset Kolaboratif-Triple Helix.
“Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Fisipol UGM tidak terkecuali, juga memiliki tanggung jawab untuk memproduksi ilmu pengetahuan terkait bidang sosial dan politik. Tugas tersebut makin terasa manakala di tengah-tengah realitas saat ini, Indonesia sedang mengalami berbagai tranformasi sosial, ekonomi, dan politik yang memerlukan pemahaman dan penjelasan,” kata Dekan Fisipol UGM, Dr. Erwan Agus Purwanto, di Kampus Fisipol, Selasa (15/12).
Membuka kegiatan Research Days Fisipol UGM 2015, Erwan menjelaskan berbagai isu-isu ASEAN, Liberalisasi, Intoleransi dan Public Distrust diangkat sebagai tema penelitian di tahun 2015. Program Hibah Riset Fisipol UGM ini pun telah mampu menghasilkan 68 judul penelitian.
“Karena itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan akuntabilitas publik, hasil-hasil penelitian tersebut kita presentasikan dalam acara tahunan, Fisipol Research Days 2015, hari ini hingga 18 Desember,” jelasnya.
Selain presentasi hibah riset, Fisipol Research Days juga diisi presentasi riset dari berbagai lembaga riset yang ada di Fisipol UGM. Diantaranya, Institute of International Studies (IIS), Newmesis, Research Centre for Politics and Government (POLGOV), Asean Studies Center (ASC), dan Youth Study Centre (YouSure). Ditambah lagi, presentasi 10 judul dari popular Control and Effective Welfarism Program (PACER) yang merupakan hasil kerja sama Fisipol UGM dengan University of Oslo dan University of Agder.
Research Days Fisipol UGM 2015, diisi Pidato Dies ke-60 Fisipol UGM oleh Prof. Dr. Agus Dwiyanto. Dalam pidato berjudul Satu Pemerintah Satu Pelayanan, Guru Besar Kebijakan Publik UGM ini mengingatkan agar birokrasi pemerintah segera kembali pada jati dirinya sebagai alat kesejahteraan rakyat.
Birokrasi dibentuk bukan untuk membangun kekuasaan, namun menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk melayani warganya. Sistem nilai, simbol dan orientasi pelayanan yang menempatkan warga sebagai pusat perhatian harus diinternalisasikan dalam kehidupan birokrasi dan aparatur sipil negaranya.
“Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat untuk membangun koneksi dan integrasi bukan hanya antar institusi pemerintah, namun juga antara pemerintah dengan komunikasi bisnis dan warga penggunanya,” ujar Agus Dwiyanto.
Integrasi dan jejaring dari ketiga institusi tersebut, menurut Agus Dwiyanto, akan menjadi langkah awal yang penting dalam mewujudkan integrated governance. Jika hal ini dapat dilakukan maka dalam waktu yang tidak terlalu lama semuanya akan menyaksikan adanya Satu Pemerintah, Satu Pelayanan Publik yang utuh, tuntas, personal, dan mudah diakses oleh warga dimanapun mereka membutuhkan. (Humas UGM/ Agung)