Upaya penanggulangan kemiskinan telah lama dilakukan, namun jumlah orang miskin tetap tinggi. Data Badan Pusat Statistik (2007) menyebut di Indonesia terdapat 37,17 juta jiwa penduduk miskin atau 16,58%. Sementara Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (2006) menyebut terdapat lebih 43% kabupaten/kota atau 190 kabupaten/kota dari 440 kabupaten/kota di Indonesia yang masuk dalam daerah katagori daerah miskin/ tertinggal. Terbesar, sekitar 63% berada di kawasan timur Indonesia, 28% di Sumatra, dan 8% di Pulau Jawa dan Bali. Hal tersebut mengindikasikan, bahwa sekitar 67% atau 120 kabupaten dari 180 kabupaten/kota di kawasan timur Indonesia merupakan daerah miskin.
Dengan mempergunakan garis kemiskinan Rp 166 697/bulan, pemerintah dinilai berhasil mengurangi jumlah kemiskinan menjadi 37,17 juta penduduk miskin atau 15,58% di tahun 2007. Jumlah ini menurun sebanyak 2,13 juta orang dibanding tahun 2006.
“Jika ditarik ke tujuan akhirnya, pemerintah dalam hal ini Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) mentargetkan pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin berkisar 8,2%,†ujar Prof Dr Gunawan Sumodiningrat, Selasa (15/1) di ruang Balai Senat UGM.
Dirjen Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI menyampaikan hal itu, saat berlangsung Lokakarya yang diselenggarakan Majelis Guru Besar UGM bertajuk “Menindaklanjuti Pemaknaan Kerakyatan dan Kebangsaan dalam Menyelesaikan Persoalan Kemiskinan dan Politik Biaya Tinggiâ€.
Menurut Gunawan, penanggulangan kemiskinan bukan monopoli pemerintah dengan berbagai departemen sektoralnya. Namun penanggulangan tersebut merupakan permasalahan multidimensi yang menjadi tanggungjawab seluruh pihak-pihak terkait.
“Dengan berbagai keterbatasan, baik aspek manajemen, organisasi maupun keuangan, pemerintah tidak akan mampu menjadi pemain tunggal. Penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara menyeluruh lintas sektoral dan regional, dengan melibatkan forum lintas pelaku,†ujarnya lagi.
Oleh karena itu, katanya, arah penanggulangan kemiskinan mestinya ditujukan pada pemberdayaan dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat miskin, sehingga mereka dapat terlepas dari kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. “Maka upaya untuk mempercepat tumbuh dan berkembangnya ekonomi Indonesia serta mengurangi kemiskinan, dalam kerangka Ekonomi Pancasila adalah bersama membangun bangsa,†jelas Gunawan Sumodiningrat.
Lebih lanjut, Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM ini menerangkan bekerjasama dengan BUMN dan swasta, maka perlu mengoptimalkan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dalam upaya mengembalikan pusat ekonomi kepada rakyat.
“Yaitu pembangunan dari-oleh-untuk rakyat di daerah. Lebih tepatnya, kecamatan sebagai pusat pertumbuhan. Strateginya adalah pemberdayaan masyarakat, langkahnya melalui Kerja Untung Tabung (Kutabung),†tandasnya lagi.
Lokakarya dibuka Ketua MGB UGM Prof Drs Suryo Guritno M.Stats Ph.D dihadiri Rektor UGM Prof Ir Sudjarwadi MEng PhD, dosen dan mahasiswa di lingkungan UGM. Selain Prof Gunawan Sumodiningrat, hadir narasumber lain Prof Dr Ir Mochamad Maksum, Prof Dr Mochtar Mas’oed dan Prof Dr Irwan Abdullah. Bertindak selaku moderator Prof Dr Nopirin dan Prof Dr Koentjoro. (Humas UGM)