Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A., mengatakan saat ini semakin banyak instansi pemerintah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian, belum terlihat adanya korelasi linier antara perolehan opini WTP dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Sayangnya, opini WTP sepertinya tidak berdampak kepada peningkatan kemakmuran rakyat,” katanya, Jum’at (26/2) saat menjadi pembicara utama dalam CEO Talk The Walk di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM.
Harry mencontohkan pada Provinis Nusa Tengga Timur pada tahun 2012-204 mendapatkan opini WDP. Meskipun dalam waktu tiga tahun mendapat opini wajar dengan pengecualian, ternyata tidak diikuti dengan peningkatan indikator kemakmuran. Selama 2012-2014 tingkat pengangguran terbuka berurut 3,04 %, 3,25%, dan 3,26%. IPM menunjukkan angka 60,81, 61,68, 62,26 dan tingkat kemiskinan mengalami penurunan tetapi tidak signifikan, yaitu 20,41%, 20,24%, dan 19,60%. Sementara indeks Gini Rationya adalah 0,36, 0,36, dan 0,352.
Demikian pula di Provinsi Bengkulu pada tahun 2012-2014 mendapat WTP. Namun, dari indikator kemakmuran dalam tiga tahun terakhir justru tidak membaik. Tingkat pengangguran fluktuatif, yaitu 3,62%, 4,61%, dan 3,47%. Sementara dilihat dari persentase penduduk miskin menunjukkan data 17,50%, 17,51%, dan 17,75%. Dengan kata lain masih banyak penduduk yang miskin.
“Dari contoh-contoh tersebut menjelaskan bahwa saat ini belum ada korelasi yang jelas antara perolehan opini yang semakin baik dengan peningkatan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.
Kondisi serupa juga terjadi di daerah Indonesia lainnya. Perkembangan opini atas laporan keuangan tidak selalu dibarengi dengan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Idealnya, upaya meraih WTP juga dibarengi dengan upaya mencapai kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan. Setiap program dan kegiatan dilakukan secara ekonomis, efisien, tidak terjadi korupsi, dan rakyatnya semakin sejahtera,” jelas Harry.
Saat menyampaikan pidato berjudul “Fungsi BPK Dalam Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat”, Harry menyampaikan bahwa saat ini BPK mulai memperkuat kemampuan dalam pemeriksaan kinerja. Salah satunya dengan mendorong pencapaian opini laporan keuangan dengan kemampuan instansi dalam melaksanakan program-program peningkatan kesejahteraan rakyat.
Selain melakukan pemeriksaan keuangan, dikatakan Harry, pihaknya akan meningkatkan pemeriksaan kinerja untuk bisa menilai kemampuan entitas dalam melaksanakan program-program pembangunan, terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu, nantinya juga akan dilakukan evaulasi terhadap penganggaran yang dibuat, apakah sudah diarahkan dengan tepat pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
Harry menambahkan BPK akan memprioritaskan pemeriksaan kinerja atas program-program yang mampu menekan tingkat kemiskinan, menekan angka pengangguran, dan mengurangi angka kesenjangan pendapatan. Selain itu, program yang bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia meliputi kesehatan, pendidikan, dan peningkatan daya beli masyarakat.
“Dengan begitu, BPK dapat mempertegas manfaat hasil pemeriksaannya dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (Humas UGM/Ika).