Mewujudkan kedaulatan pangan tidak hanya sekadar bicara teknologi dan lapangan. Kedaulatan pangan sangat memerlukan dukungan politik. Karena itu, kedaulatan pangan dengan berbagai produk unggulan sangat memerlukan pagar perundangan.
"Kebijakan impor, kebijakan pasar, penetapan harga HPP misalnya. Itu menjadi sangat signifikan, kita dekan-dekan di kompleks agro UGM selain ingin berkomunikasi terus dengan kementerian, juga ingin berkomunikasi dengan lembaga legislatif," ujar Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Prof.Dr.Ir. Lilik Sutiarso, M.Eng, di Pusat Inovasi Agroteknologi (PIAT) UGM, Jumat (26/2).
Berbicara dalam diskusi Pengembangan Teknologi Bidang Pertanian untuk masyarakat bersama Wakil Komisi IV DPR RI dan Balai Penelitian Teknologi Pertanian DIY, Lilik Sutiarso mengungkapkan hingga saat ini masih terjadi tumpang tindih kebijakan dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Akibatnya, banyak kebijakan antar kementerian pertanian, perindustrian dan perdagangan dan lain-lain tidak nyambung.
"Makanya hal ini yang bisa memberikan solusi adalah dari level yang lebih atas lagi. Arahnya memang kita ingin mendorong pemerintah supaya kedaulatan pangan bisa terintegrasi (terpadu). Dengan kehadiran komisi IV DPR kita berharap bisa menjembatani hal ini," ujar Lilik.
Sementara itu, Dr. Trimartini, SP., M.Si, peneliti dari Balai Penelitian Teknologi Pertanian Yogyakarta mengatakan kunjungan komisi IV DPR RI oleh Siti Hediati Soeharto merupakan hal rutin. Wakil ketua komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, pakan dan lingkungan hidup, perikanan secara khusus sebulan sekali datang ke Jogja untuk menyerap aspirasi sebagai bahan dalam rapat kerja dengan kementerian.
"Seperti pembangunan Taman Teknologi Pertanian (Agro Tecnopark), itu merupakan salah satu hasilnya. Komisi IV DPR menjadi lokomotifnya, sedangkan MoU antara pertanian, Kabupaten Gunung Kidul, UGM dan BPTP Yogyakarta mendampingi. Kini, TTP (taman teknologi pertanian) di Nglanggeran sudah saatnya diisi dengan inovasi teknologi apa yang kemungkinan bisa diterapkan di masyarakat. Karena itu komisi IV DPR mencari masukan," papar Trimartini. (Humas UGM/ Agung).