Yogya, KU
Fenomena para birokrat, pengusaha dan mantan pensiunan yang dicalonkan oleh parpol kecil menang dalam pilkada di daerah dinilai ketua panja RUU Parpol DPR RI Drs Idrus Marham Msi sebagai bentuk ketidakmampuan parpol besar menjadi mesin politik mendulang suara dari konstituen, tapi parpol hanya menjadi tiket politik para calon. Bahkan disinyalir terjadi praktik jual beli politik antara elit yang dicalonkan dengan parpol.
Demikian yang disampaikan Drs Idrus Marham Msi dalam memberikan kuliah umum ‘Undang-Undang Parpol Baru: Menyambut Pemilu 2009 Yang Lebih Demokratis,’ Selasa (18/12) di ruang seminar PAU UGM.
“Undang-undang partai politik ini pun dibahas berangkat dari kegelisahan dan merespon terhadap fakta-fakta sosial yang terjadi dalam proses pilkada. Ada fakta, bahwa partai politik hanya menjadi tiket bagi calon yang ingin maju dalam pilkada, tapi tidak menjadikan partai sebagai mesin politik sehingga yang terjadi adalah transaksi politik,” katanya.
Diakui oleh Idrus, banyak partai yang berpikir pragmatis asal ada modal politik dan mampu membiayai partainya dalam pilkada, seseorang pun bida mendaftar untuk bisa maju dalam pilkada.
“Asal para elit memiliki modal politik, menang atau tidaknya bukan hal yang penting asal ada yang membiayai dan biayanya itu digunakan dalam rangka konsolidasi partai. Jadi sasaran bukan untuk memenangkan pilkada tapi ingin konsolidasi partai dalam menghadapai pemilu tahun 2009,” katanya. “Idealnya ke depan, partai lah yang mencari calon bukan calon yang mencari tiket. Hakekat partai itu khan menginginkan kekuasaan, itu yang yang mesti dilakukan agar bisa menang dalam pilkada.
Menurut wakil ketua pansus RUU partai Politik DPR RI, elit politik yang diusung untuk dicalonkan memiliki sahwat kekuasaan yang sangat tinggi karena itu timbul pola dimana elit membeli tiket politik kepada partai. Ironisnya, partai tidak mempersoalakan menang dan tidaknya calon yang maju.
Ditambahkan Idrus, partai ke depan harus mencari elit atau mencari kandidat untuk dicalonkan maju dalam sebuah pemilihan. Dan kandidat yang dicari adalah yang memiliki konsep, potensi dan jaringan. Dengan demikian konsep partai modern, kata Idrus harus memiliki dua hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisah yakni kekuasaan dan konsep.
“Untuk mendapatkan kekuasaan memerlukan program dimana programa menjadi instrument untuk mendapatkan kekuasaan. Melaksanakan program pun memerlukan kekuasaan, ini bisa dicapai jika partai politik mampu mencari kandidat,” katanya (humas UGM/Gusti Grehenson)