Pemerintah Menargetkan Pembangunan 769 Km Jalan Baru
Pemerintah Menargetkan Pembangunan 769 Km Jalan Baru
Pemerintah Menargetkan Pembangunan 769 Km Jalan Baru
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimulyono, menyatakan pemerintah menargetkan untuk menyelesaikan 769 kilometer jalan baru termasuk pembangunan jalan lintas pantai selatan Jawa sepanjang 158 km. “Pokoknya pansela (pantai selatan Jawa) dengan Jateng tahun 2017 harus nyambung,” kata Basuki saat menyampaikan seminar tentang infrastruktur di Fakultas Teknik UGM, Kamis (15/9).
Pembangunan jalan baru tersebut, menurut Basuki, diprioritaskan untuk pembangunan jalan trans Sumatera, trans Kalimatan, Sulawesi dan Papua. Selain pembangunan jalan baru, Kementerian PUPR juga menargetkan penyelesaian pembangunan jalan tol sepanjang 29 kilo meter, jaringan irigasi 52 ribu kilometer dan 39 waduk. “Tahun depan ada 39 bendungan yang dibangun, 9 waduk baru dan 30 lanjutan, 105 embung, 84 ribu jaringan irigasi,” kata Basuki.
Dikatakan Menteri, tidak mudah untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur karena terkait dengan persoalan sulitnya upaya pembebasan lahan. “Setiap dua minggu sekali selalu rapat koordinasi dengan menteri mengurusi tata ruang dan lingkungan hidup,” katanya.
Hingga bulan September ini, menurut Basuki, hasil capaian dari target pembangunan infrastruktur baru mencapai 46,49 % dengan pembangunan fisik mencapai 53 %. “Progres capaian tahun ini lebih tinggi dibanding dari tahun lalu yang hanya 36,46 persen hingga pertengahan September dengan pengerjaan fisik 40 persen,” ungkapnya.
Pemerintah fokus mengerjakan infrastruktur pada 35 wilayah pengembangan kawasan strategis. Dia menyebutkan 35 kawasan tersebut sudah termasuk kawasan Borobudur yang diintegrasikan dengan keberadaan bandara Kulon Progo. “Jalur pantai selatan bisa mendukung bandara,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Basuki menegaskan pembangunan infrastruktur dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan daya saing dan produktivitas. “Agar bisa berdaya saing pembangunan infrastruktur harus lebih cepat, lebih baik dan lebih murah,” katanya.
Rektor UGM, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., mengatakan pembangunan infrastruktur masih menjadi masalah utama untuk daerah luar Jawa. “Setiap UGM mengirim mahasiswa KKN ke daerah, setiap tahunnya masalahnya sama, soal infrastruktur,” katanya.
Menurut Rektor, pemerintah bersama masyarakat diharapkan melakukan percepatan untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Meski begitu, pembangunan infrastruktur semestinya harus diikuti dengan pembangunan kulitas SDM di daerah, “Pembangunan infrastruktur harus didukung oleh pembanguman SDM. UGM selalu siap bekerja sama mengembangkan SDM dalam pembangunan infrastruktur,” katanya. (Humas UGM/Gusti Grehenson;foto: Firsto)