Wapres JK: Hanya Orang Yang Bernyali Berani Korupsi
Wapres JK: Hanya Orang Yang Bernyali Berani Korupsi
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, menyampaikan keheranannya pada orang-orang yang masih melakukan korupsi di saat pemerintah dan aparat penegak hukum tengah gencar melakukan upaya pemberantasan dan penegakan antikorupsi. Padahal, sudah ada ratusan orang mulai dari mantan menteri, anggota DPR dan kepada daerah yang masuk penjara karena korupsi. “Hanya orang-orang yang bernyali yang berani melakukan korupsi saat ini,” kata Jusuf Kallan saat membuka Anti-Corruption Summit 2016 di Grha Sabha Pramana UGM, Selasa (25/10).
Wapres menyebutkan tidak ada negara di dunia ini yang berhasil memenjarakan koruptor dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir kecuali Indonesia. Ia menyebutkan sedikitnya ada 9 menteri, 17 gubernur dan 46 anggota DPR serta puluhan bupati dan anggota DPRD yang dibui karena terkena kasup korupsi. “Bahkan, ada tiga ketua umum partai, Demokrat, PPP dan PKS, ketua MK dan KPU, ada juga Gubernur BI,” ujar JK, demikian ia akrab disapa.
Meski sudah banyak bukti pejabat negara yang dipenjara karena korupsi namun tidak memberi efek untuk mengurangi perilaku korupsi disebabkan perilaku moral dari pejabat tersebut yang benar-benar korup dan sistem yang belum berjalan dengan baik. Menurut JK, mengubah sistem perlu dilakukan agar menghindari orang untuk berbuat korupsi. “Tidak hanya menghukum tapi mengubah sistem. Korupsi sudah lintas sektor dan agama, sipil dan militer,” tuturnya.
Selain itu, menurut pandangan JK, pengertian korupsi soal merugikan negara atau menguntungkan orang lain menjadikan para pejabat atau kepala daerah mengalami ketakutan dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan sehingga lebih banyak meminta payung hukum atau meminta pendampingan pada lembaga penegak hukum. “Ketakutan dan keraguan pemimpin dalam mengambil kebijakan menyebabkan efek pertumbuhan ekonomi menjadi lamban,” katanya.
Menurut JK, pemerintah berupaya mendorong agar terjadi keharmonisan ekonomi dan penegakan hukum berkeadilan agar ekonomi bisa tumbuh dan meningkat serta upaya pencegahan dan penindakan korupsi tetap berjalan dengan baik. “Bagaimana kita mengharmonisasikan ekonomi supaya tetap jalan dan korupsi terus diberantas,” terangnya.
Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengatakan gerakan antikorupsi tidak hanya dimulai dari KPK namun perlu didukung dari kalangan perguruan tinggi. Menurutnya, perguruan tinggi merupakan tempat mencetak para lulusan yang nantinya akan menjadi pemimpin. “Marilah kita gelorakan semangat menjaga negara ini dengan mendorong anak-anak (mahasiswa) kita dan dosen-dosen secara aktif menyuarakan aksi-aksi antikorupsi,” tuturnya.
Menurut catatan KPK, kata Agus, sedikitnya ada 534 orang yang yang sudah masuk penjara, termasuk 17 orang Gubernur, disebabkan oleh korupsi. Oleh karena itu, ia mengharapkan agar pimpinan kampus mendorong berdirinya pusat kajian antikorupsi di lingkungan kampus. Meski sudah ada 28 pusat kajian antikorupsi namun keberadaannnya tidak mendapat dukungan dari pimpinan universitas dan fakultas. “Kami mendapat banyak laporan ada pusat kajian di kampusnya tidak diberikan tempat dan didiskriminasi,” terangnya.
Rektor UGM, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., mengatakan pihaknya menyambut baik gerakan antikorupsi yang dimulai dari lingkungan kampus untuk melakukan sinergisitas pusat kajian antikorupsi lintas perguruan tinggi. “Pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih massif dan berkelanjutan. Perguruan tinggi juga semestinya membiasakan budaya akuntabel, transparan dan mengikuti rel aturan yang ada tanpa memperpanjang proses birokrasi,” katanya.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam pidato sambutannya menekankan pencegahan korupsi harus dimulai dari sektor hulu yakni lingkungan pendidikan dan keluarga, karena mampu menanamkan nilai moral yang baik untuk menjadi tindakan nyata lewat keteladanan. Menurutnya, konsolidasi antikorupsi berbasis akademis nantinya bisa melahirkan generasi baru dari kampus yang berintegritas dan antikorupsi. “Harapan kita nantinya muncul akademisi antikorupsi yang mampu meningkatkan citra kaum cendekia sebagai garda terdepan antikorupsi di tanah air,” pungkasnya. (Humas UGM/Gusti Grehenson;foto: Firsto)