Di Indonesia, tingkat pemahaman tentang penggunaan alat kontrasepsi masih begitu rendah. Hal ini mengakibatkan tingginya laju dan jumlah pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2008, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 227 juta jiwa. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk adalah sebesar 1,27% per tahun untuk periode 2005-2010. Kondisi ini mendudukkan Indonesia pada peringkat ke-4 dari 11 negara berpenduduk lebih dari 100 juta jiwa di tahun 2009. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang kurang lebih mencapai 3-4 juta/tahun, diproyeksikan pada 2010 mendatang penduduk Indonesia akan mencapai 233,5 juta dan pada 2014 akan mencapai 244,8 juta jiwa.
Begitu pesatnya pertumbuhan penduduk menjadi persoalan yang mendesak dituntaskan oleh pemerintah, terkait dengan langkah-langkah yang harus ditempuh guna mengendalikan laju pertumbuhan. Demikian dikemukakan Ir. Ambar Rahayu, Direktur Pemandu Kebijakan Program Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Senin (29/6), di Gedung Masri Singarimbun, Magister Studi Kebijakan (MSK) UGM.
Untuk mengendalikan kuantitas penduduk yang demikian besar, BKKBN menargetkan untuk menurunkan laju pertunbuhan penduduk nasional menjadi sekitar 1,1% per tahun. Selain hal itu, juga menurunkan Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,1 per perempuan usia reproduksi dan Net Reproduction Rate (NRR) sama dengan 1. Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, imbuh Ambar, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pemakaian kontrasepsi. Di samping itu, juga dengan meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, serta efektif menuju terbentuknya keluarga kecil berkualitas dan memantapkan kembali pelembagaan paradigma keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
"Keluarga yang sejahtera dan tertata merupakan investasi bagi masa depan bangsa dan negara. Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu komponen yang berperan secara signifikan untuk mewujudkan hal ini," jelasnya dalam seminar "Menatap Masa Depan Keluarga Indonesia".
Sementara itu, Tri Kirana Muslidatun, S.Psi., istri Wakil Walikota Yogyakarta, yang juga penggiat program KB menyampaikan keikutsertaan laki-laki dalam program KB di kota Yogyakarta masih rendah. Padahal, program KB tidak hanya menjadi tanggung jawab wanita, tetapi juga laki-laki. Untuk itu, masih dibutuhkan upaya-upaya guna meningkatkan partisipasi laki-laki untuk menjadi akseptor KB.
"Keberhasilan program KB merupakan tanggung jawab bersama untuk kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga serta mewujudkan keluarga yang berkualitas," katanya. (Humas UGM/Ika)