Ketimpangan Kepemilikan Asset sebagai Penyebab Kemiskinan

Sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia saat ini ada 2810 kasus yang nilainya berjumlah milyaran hingga trilyunan, maka dalam 10 tahun ke depan akan semakin bertambah dalam bentuk kasus serupa
Demikian pernyataan Dr Ir Joyo Winoto M Sc Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI dalam menyampaikan kuliah umum “Reforma Agraria”, Sabtu (14/4) di Gedung Harjono Danoesastro Fakultas Pertanian UGM.
Menurut Joyo, setiap kasus hukum yang masuk ke pengadilan, lebih dari 40% merupakan persoalan tanah. “Sebenarnya kurang dari 1 % penduduk Indonesia ini menguasai sekitar 56% asset yang ada di tanah air, baik berupa properti, tanah, dan perkebunan,” jelas dosen sponsor Presiden SBY untuk mengambil program doktor di IPB.
Karena itu, BPN sebagai lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas yang cukup berat untuk menyelesaikan ketimpangan yang terlalu besar ini, sekaligus masalah ini sumber permasalahan kemiskinan yang terjadi selama ini.
“Sebanyak 39,07 juta penduduk Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan. Sekitar 60% dari jumlah tersebut berada di pedesaan, sekitar 56% bekerja di sektor pertanian. Mereka ini tidak punya akses dalam ekonomi, tidak punya alat produksi, modal, tanah, teknologi dan pembinaan,” kata konseptor ekonomi Presiden SBY selama masa kampanye pemilihan presiden 2004.
Reforma agraria melalui land reform dan akses reform merupakan program BPN yang akan dikerjakan dalam waktu dekat. “Suatu mekanisme memperbesar akses terhadap sumber produksi (tanah dan modal), sumber ekonomi, pembebasan terhadap pembodohan, pembebasan ekonomi, dan mendapat pembinaan,” jelasnya.
“Pendiri bangsa kita sudah berpikir ke depan, dinyatakan dalam pasal yang ada di Undang-Undang Pokok Agraria 1960 bahwa bumi dan air merupakan milik abadi Rakyat Indonesia,” ujar Joyo.Sehingga, ketika DPR dan Pemerintah mengusulkan untuk mengamandemen UU ini, ia menolak dengan tegas.
Menurut Joyo, ada empat pilar tegaknya pembangunan Indonesia dalam masa yang akan datang, yakni Pancasila, UUD 45, Negara kesatuan RI, dan Hidup dalam Kebhinekaan. “Ujung-ujungnya pun Negara harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pinta Joyo (Humas UGM)

Sebanayak 39,07 juta penduduk Indonesia masih hidup dibah garis kemiskinan. Sekita 60% dari jumlah tersebut berada di pedesaan, sekitar 565 bekerja di sektor pertanian. Mereka tidak punya akses dalam ekonomi, tidak punya alat produksi, modal, tanah, teknologi dan pembinaan.
Padahal disetiap negara kalo penggangguran sudah berada di atas 65 maka situasi politik, ekonomi dan hokum cukup rawan.
Sedanbgkan di Indonesia pangguran 10,84% (11 juta orang) atau jumlahnya merupakan 4 kali jumpalh penduduk Singapura.

Apakah pertanian identik dengan kemiskinan.

Sponsor Presiden Jadi Kepala BPN
Jakarta, Jumat
dilantik menjadi menggantikan Lutfi Ibrahim Nasution dalam sebuah acara di Kantor BPN Jalan Sisingamangaraja, Jakarta, Jumat (22/7), pukul 09.00 WIB.
Dalam pelantikan yang dihadiri Menteri Dalam Negeri, M Ma’ruf itu, Joyo ke depannya mengemban tugas berat melaksanakan implementasi Perpres 36 tahun 2005 serta sertifikasi masyarakat tidak mampu dan UU Agraria yang masih dalam proses.
Pergantian Kepala BPN sendiri sudah terdengar sejak bulan Maret 2005, namun realisasinya baru sekarang.
Joyo Winoto merupakan salah seorang dosen sponsor Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengambil program doktor di Institut Pertanian Bogor.
Di kampusnya, IPB, Joyo mengajar di Jurusan/Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dengan keahlian Ekonomi Sumberdaya Alam, Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Pengembangan Wilayah.
Joyo dikenal pula sebagai konseptor ekonomi Presiden Susilo selama masa kampanye pemilihan presiden 2004 serta Dewan Pengarah Juru kampanye nasional (Jurkampnas) tim kampanye nasional calon Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla.