Dari sektiar 5000 Puskesmas yang ada di Indonesia, 40% di antaranya tidak mempunyai dokter. Selain jumlah dokter yang masih kurang, penyebaran dokter yang tidak merata sebagai penyebab kondisi ini.
Menurut Dekan Fakultas Kedokteran UGM, Prof Dr dr Hardyanto Soebono, SpKK(K), 60-70% dokter saat ini berada di Pulau Jawa. “Akibatnya banyak Puskemas di luar Jawa, khususnya daerah Indonesia timur tidak punya dokter. Tetapi di Indonesia ada Puskemas yang dokternya sampai empat orang, sehingga banyak yang menganggur,†katanya kepada wartawan, Rabu (25/4) dalam acara pelepasan Dokter Spesialis dan Magister Baru, di Ruang Senat Fakultas Kedokteran UGM.
Tidak meratanya dokter ini, menurut Hardyanto, disebabkan dicabutnya kewajiban dokter baru untuk melakukan PTT.
Sehingga FK UGM secara tegas mendukung jika program ini akan dimunculkan kembali oleh pemerintah. “Dulu dihapus karena dituduh melanggar HAM. Padahal manfaatnya juga sangat besar,†katanya.
Selain penyebaran dokter yang tidak merata, jumlah dokter di Indonesia saat ini masih sangat terbatas. Bahkan Hadiyanto pesimis, untuk memenuhi rasio dokter yang ditetapkan untuk mewujudkan Indonesia sehat 2020 akan sulit terwujud.
Saat ini di Indonesia baru ada 38 ribu dokter umum dan 12 ribu dokter spesialis. Padahal sampai 2020, ditargetkan jumlahnya 94 ribu dokter umum dan 22 ribu dokter spesialis. “Jumlah lulusan dokter di Indonesia masih rendah. Sehingga sangat sulit target itu diwujudkan,†katanya.
Hardiyanto mengatakan, saat ini hanya ada 52 Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu baru 38 yang bisa meluluskan dokter. “Kalau rata-rata satu fakultas meluluskan 150 ribu dokter pertahun, maka hanya sekitar 5000 dokter pertahun yang lulus,†katanya.
Upaya pemerintah yang akan memberikan insentif 5 juta per bulan untuk dokter PTT, menurut Hardyanto adalah sebuah kemajuan besar, mengingat selama ini tidak ada kewajiban dokter bekerja di daerah terpencil. Paling tidak, program ini mampu mengurangi ketimpangan penyebaran dan jumlah dokter .
“Kewajiban dokter baru untuk ikut program PTT ini sangat penting, selain sebagai syarat mendapatkan ijin buka praktik, juga menjadi pra syarat untuk melanjutkan pendidikan dokter spesialis,†jelasnya.
Padahal kata Hardyanto, tahun depan pemerintah telah menargetkan harus ada 1000 dokter spesialis baru di Indonesia, jika target tidak tercapai ada kemungkinan pemerintah akan mengimpor dokter spesialis dari luar negeri yang sudah mengantri untuk bekerja di Indonesia, diantaranya dari Negara Bangladesh, Filipina dan India. (Humas UGM)