Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Republik Indonesia, Prof. Bambang PS Brodjonegoro, S.E., M.Up., Ph.D., menjadi pembicara kunci dalam acara “Sosialisasi Program Pembangunan Pemerintah”. Pada kesempatan tersebut Menteri PPN memberikan materinya berjudul “Pemerataan Menodorong Pertunvuhan Ekonomi Berkelanjutan”. Acara yang dilaksanakan pada (24/8) di Sekolah Pasca Sarjana UGM itu, dihadiri banyak mahasiswa pasca sarjana UGM dari berbagai disiplin ilmu.
Bambang membuka materinya tentang perkembangan ketidakmerataan terkini. Menurutnya, GINI Rasio Indonesia saat ini telah mengalami penurunan. Penurunan GINI Rasio terjadi karena adanya pengurangan proporsi konsumsi per kapita pada desil paling atas. Sementara itu kelompok menengah dan terbawah mulai mengalami kenaikan.
Selanjutnya Bambang mengatakan bahwa jumlah penduduk miskin berhasil diturunkan sebanyak 240 ribu jiwa dalam rentang waktu satu tahun (Maret 2016 – Maret 2017). Persentase kemiskinan menurun menjadi 10,64% dengan absolutnya 27,77 juta orang. Bambang menjelaskan bahwa persentase kemiskinan juga dipengaruhi kenaikan jumlah penduduk dari 258 juta jiwa pada Maret 2016 menjadi 261 juta jiwa pada Maret 2017. Menurutnya, kondisi perekonomian yang cukup baik, termasuk tingkat inflasi yang rendah diperkirakan mendorong tercapainya target penurunan kemiskinan 2017 yakni pada kisaran 10,5. “Inflasi yang rendah dapat menjaga daya beli masyarakat miskin terutama terhadap komoditas pangan seperti beras yang berkontribusi besar pada garis kemiskinan,” jelas Menteri PPN.
Sementara itu Bambang juga menjelaskan kinerja perekonomian yang baik merupakan kunci penciptaan kesempatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka terus menurun sejak tahun 2009. Tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,33% atau sebanyak 7,01 juta orang. “Pemerintah akan terus mendorong investasi dengan memberi perhatian khusus pada industri padat pekerja, mengurangi hambatan di pasar kerja, dan meningkatkan keahlian dan kompetensi tenaga kerja,” papar Bambang.
Menteri PPN RI mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan lebih luas untuk mendorong penurunan ketidakmerataan. Salah satu upaya yang dimaksud yakni dengan memberikan peluang pekerjaan melalui peningkatan keahlian, sertifikasi, magang dan kemitraan tentang industri serta inventasi yang menyerap tenaga kerja besar. Menurut Bambang, pendidikan vokasi dapat menjadi solusi untuk mengurangi pengangguran. Vokasi dapat menjadi pengembangan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan berbasis kompetensi. Selain itu menurut Bambang, Vokasi dapat menjadi wadah pengembangan Balai Latihan Kerja berbasis kompetensi dan pengembangan pendidikan tinggi berbasis kompetensi. “Inventasi tidak hanya bisa dilakukan pada aset fisik tetapi juga dapat dilakukan investasi pada pendidikan, pendidikan dapat memutus kemiskinan antar generasi sehingga kemiskinan total akan berkurang,” tukas Bambang.