Indonesia berada pada sabuk vulkanis dan sudah akrab dengan bencana geologis. Dengan kondisi alam tersebut, peran geolog sangat strategis dan menjadi kunci dalam pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Kondisi itu bukanlah penghambat namun tantangan yang harus diatasi oleh para ahli geologi atau praktisi kebumian kita,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam penyampaian paparan kunci di acara Seminar Ilmu Kebumian ke-10 yang digelar program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta beberapa waktu lalu.
Menurut Basuki, para ahli geologi bukan hanya dibutuhkan dalam eksplorasi dan eksoploitasi sumber daya alam, seperti migas, melainkan juga mampu memberikan dukungan bagi pembangunan nasional di bidang infrastruktur. Selain itu, para ahli geologi juga memiliki posisi strategis dalam pembangunan infrastruktur karena ikut menentukan keselamatan dalam pembangunan infrastruktur dan bisa memberikan panduan bukan hanya sebagai pendukung semata.
Dalam melaksanakan tugasnya, para geolog penting untuk melakukan identifikasi dan analisis risiko, mitigasi dan manajemen risiko sehingga kegagalan konstruksi bisa diminimalkan, serta selalu membangun mengomunikasikan risiko kepada para stakeholder.
“Diperlukan pola pikir, strategi, metode kerja, serta terobosan teknologi dan aksi nyata yang inovatif untuk mengawal dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Ia menyebutkan beberapa proyek infrastruktur PUPR yang melibatkan ahli geologi, di antaranya pembangunan jalan perbatasan Papua sepanjang 1.098,2 km, pembangunan jalan tol Trans Sumatera Palembang-Indralaya sepanjang 22 km dengan menggunakan teknologi Vacuum Preloading untuk mengatasi tegangan negatif dan mempercepat proses konsolidasi tanah. Pakar geologi juga berperan dalam penentuan topografi, hidrologi, dan geologi kompleks dalam pembangunan jalan tol Pekanbaru-Padang, Sabo DAM untuk mitigasi Gunung Merapi, dan pembangunan terowongan Tol Cisumdawu.
Usai menjadi pembicara, Menteri Basuki bertemu dengan 70 orang PNS Kementerian PUPR yang sedang mengikuti pendidikan program beasiswa S2 di Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada (UGM). Turut mendampingi Rektor UGM, Prof. Ir Panut Mulyono, M.Eng, D.Eng., dan mantan Rektor UGM, Prof. Dr. Dwikorita Karnawati MSc.
“Nikmati waktu studi jangan terlalu cepat ingin lulus. Hadiri perkuliahan dengan penuh disiplin,” ujar Basuki.
Sementara itu, anggota DPD RI, Afnan Hadikusumo, mengatakan penyediaan infrastruktur di Indonesia berjalan lambat karena ada kendala di tahapan proyek, mulai dari penyiapan sampai implementasi. Afnan menjelaskan pada tahap penyeleksian terdapat masalah akibat lemahnya kualitas penyiapan proyek dan keterbatasan alokasi pendanaan. Selain itu, ia menambahkan bahwa proyek juga sering terkendala masalah pengadaan lahan yang berakibat pada tertundanya financial closer.
“Dari sisi pendanaan sering muncul masalah terkait tidak tersedianya dukungan fiskal dari pemerintah akibat ketidaksesuaian atau ketidaksepakatan atas pembagian risiko antara pemerintah dan Badan Usaha,” jelas Afnan. (Humas UGM/Gloria-Catur)
(