Pemerintah Indonesia dan Inggris menyepakati kerja sama strategis di sektor maritim melalui rencana pembangunan 1.582 kapal nelayan dalam Maritime Partnership Programme (MPP) senilai 4 miliar poundsterling. Program yang dipimpin oleh perusahaan pertahanan Inggris, Babcock International ini digadang-gadang menjadi motor baru penguatan ekonomi maritim nasional, terutama melalui penguatan armada nelayan dan revitalisasi desa pesisir. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut, pelaksanaan program tersebut akan dimulai secara bertahap pada 2026, dengan sekitar 1.000 kapal berkapasitas 30 Gross Ton (GT) direncanakan dibangun pada tahap awal sebagai bagian dari paket kerja sama tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Ilmu Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan UGM, Prof. Suadi, Ph.D., menilai bahwa penambahan armada harus berangkat dari prinsip kehati-hatian agar tidak memicu overfishing dan kelebihan kapasitas kapal. Ia menjelaskan, pengelolaan perikanan selalu dimulai dari penentuan angka referensi yang menunjukkan besaran stok ikan yang dapat diambil agar tetap berkelanjutan. Angka ini menjadi dasar untuk menentukan jumlah kapal yang dapat dioperasikan di suatu wilayah perairan. “Angka referensi ini yang menuntun berapa banyak kapal yang bisa ditambahkan untuk menangkap ikan yang tersedia di alam,” ujarnya, Kamis (12/2).
Ia menuturkan bahwa pemerintah telah membagi perairan Indonesia ke dalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan status stok ikan yang berbeda-beda, mulai dari masih potensial hingga dimanfaatkan penuh dan berlebihan. Program pembangunan 1.582 kapal nelayan melalui Maritime Partnership Programme (MPP) disebutnya dapat diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan stok ikan di WPP yang masih potensial, seperti wilayah timur Indonesia dan Laut Natuna Utara. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa mayoritas stok ikan Indonesia saat ini berada pada tingkat pemanfaatan penuh atau berlebih, sehingga penambahan kapal harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Kerja sama pembangunan kapal nelayan antara Indonesia dan Inggris bukanlah hal baru dalam pengelolaan perikanan nasional. Ia menuturkan bahwa pemerintah pernah menjalankan program bantuan 1.000 kapal berukuran 30 GT pada masa pemerintahan sebelumnya. Akan tetapi, ia menjelaskan bahwa kerja sama tersebut masih menyisakan sejumlah catatan penting. “Sebetulnya ini bukan program baru. Program bantuan 1.000 kapal pernah diluncurkan pada masa pemerintahan SBY. Namun, banyak catatan dari program tersebut, misalnya kesesuaian kapal dengan wilayah penangkapan ikan, kemampuan nelayan mengoperasikannya, dan dukungan infrastruktur,” tuturnya.
Program yang diusung Indonesia dan Inggris ini berpotensi mendorong perubahan struktur armada perikanan nasional yang selama ini didominasi kapal skala kecil. Namun, agar pembangunan kapal nelayan benar-benar berdampak, ia menegaskan bahwa desain kapal dan model pengelolaannya harus adaptif terhadap kondisi wilayah, ekologi laut, serta sosial masyarakat pesisir. Sehingga menurutnya, kegiatan perikanan tidak dapat dipandang semata sebagai aktivitas penangkapan ikan saja. “Program ini strategis untuk mendorong perubahan struktur armada perikanan nasional, tetapi harus adaptif terhadap lokasi, ekologi laut, dan kondisi sosial agar tidak menimbulkan ketimpangan baru maupun meningkatkan perebutan sumber daya ikan,” tuturnya.
Dalam praktiknya, ia menjelaskan beberapa model pengelolaan perikanan yang dapat dijadikan acuan angka referensi guna menjaga ketersediaan ikan secara berkelanjutan. Maximum Sustainable Yield (MSY) bertujuan menjaga pemanfaatan stok ikan tetap berada pada tingkat berkelanjutan secara ekologis. Sementara itu, Maximum Economic Yield (MEY) menekankan keuntungan ekonomi optimal dari aktivitas penangkapan ikan. Adapun Maximum Social Yield (MScY) mempertimbangkan manfaat sosial, seperti penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat nelayan. “Pendekatan MSY, MEY, dan MScY perlu dilihat secara bersamaan, sehingga kebijakan perikanan tidak hanya menjaga stok ikan, tetapi juga tetap layak secara ekonomi dan sosial demi mendukung keberlanjutan kesejahteraan nelayan,” tuturnya.
Ia menilai bahwa hadirnya kebijakan ini diproyeksikan memberikan dampak bagi kedua negara, baik dalam bentuk peluang transfer teknologi untuk meningkatkan kapasitas industri dan pengelolaan perikanan nasional, maupun penyerapan tenaga kerja yang diproyeksikan mencapai 600.000 tenaga kerja di Indonesia serta mengamankan sekitar 1.000 lapangan kerja berkeahlian di Inggris. Dalam konteks ini, ia menilai pendekatan sosial dan pengembangan kapasitas harus menjadi bagian penting dari implementasi program. “Perlu pemberdayaan nelayan skala kecil agar mampu mengoperasikan teknologi tersebut sehingga nelayan dapat naik kelas. Social engineering dan sinergi antar pemangku kepentingan menjadi keharusan, termasuk keterlibatan tenaga muda lulusan pendidikan menengah dan tinggi kelautan dan perikanan,” ujarnya.
Keberhasilan program pembangunan kapal nelayan dalam kemitraan strategis Indonesia dan Inggris tersebut, menurutnya, sangat bergantung pada kebijakan pendukung dan tata kelola yang telah disiapkan sejak awal, mengingat skala program yang besar. Dalam hal ini, ia mengingatkan bahwa pemerintah perlu belajar dari program serupa di masa lalu dengan mengadopsi praktik yang berhasil dan menghindari kegagalan yang pernah terjadi. Ketepatan pemerintah dalam menyesuaikan jumlah kapal dengan ketersediaan stok ikan menjadi krusial, sebab kesalahan dalam menetapkan kapasitas armada berisiko menimbulkan dampak serius. “Perikanan tangkap berkelanjutan atau tidak sangat tergantung pada besaran stok ikan di laut, dan karenanya menetapkan secara hati-hati jumlah kapal yang sesuai dengan ketersediaan stok ikan adalah langkah pertama. Kesalahan menetapkan ini pasti membuat bisnis perikanan gagal dan berisiko mempercepat kehancuran ekosistem laut,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya perbaikan tata kelola kapal bantuan, terutama dalam aspek transparansi penerima manfaat dan kesiapan kelembagaan usaha perikanan. Di saat yang sama, infrastruktur pendukung seperti sistem rantai dingin dan fasilitas perawatan kapal harus disiapkan secara paralel. Kolaborasi lintas sektor, menurutnya, menjadi kunci agar program ini tidak berhenti sebagai proyek fisik semata. Sehingga, pada akhirnya program ini dapat benar-benar ditujukan pada kepentingan nelayan dan ketahanan pangan nasional. “Saya berharap program ini tidak menjadi ‘bancaan’, tetapi benar-benar ditujukan untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan bagi kesejahteraan masyarakat pesisir serta mendukung ketahanan bahkan kedaulatan pangan,” pungkas Suadi.
Penulis : Cyntia Noviana
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Sekretariat Presiden, Mongabay, dan Freepik