Batas Kritis Demokrasi Indonesia diukur dari Penghasilan Per Kapita

Berdasarkan pengalaman empiris selama 1950-90, rejim demokrasi di negara-negara dengan penghasilan per kapita 1500 dolar (dihitung berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP)-dolar tahun 2001) mempunyai harapan hidup hanya 8 tahun. Pada tingkat penghasilan per kapita 1500-3000 dolar, demokrasi dapat bertahan rata-rata 18 tahun. Pada penghasilan per kapita di atas 6000 dolar daya hidup sistem demokrasi jauh lebih besar dan probabilitas kegagalannya hanya 1/500. Posisi Indonesia dimana? Apabila kita hitung berdasarkan PPP-dolar 2006 penghasilan per kapita Indonesia diperkirakan sekitar 4000 dolar sedangkan batas kritis bagi demokrasi sekitar 6600 dolar. Kita belum 2/3 jalan menuju batas aman bagi demokrasi.
Demikian pernyataan Prof. Dr. Boediono, M.Ec. dalam pidato pengukuhan Guru Besar, Sabtu (24/2) di Ruang Balai Senat lt 2. Sedikitnya ada 5 menteri yang menghadiri pengukuhan Guru Besar Prof.Dr Boediono. Menteri perdagangan Dr. Marie Elka Pangestu, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, menteri Keuangan Dr. Sri Mulyani Indrawati, Menteri PU Ir Djoko Kirmanto dan Mendiknas Prof.dr. Bambang Sudibyo MA.
”Kita memulai dengan bertanya ke mana perjalanan yang kita lakukan selama hampir sembilan tahun ini akan membawa kita? Apakah kita pada jalur yang akan membawa kita ke tujuan reformasi atau tidak? Jawabannya, dengan sejumlah catatan penting, adalah: ya, kita pada ”jalur yang benar”. Kita telah menjatuhkan pilihan, yaitu memilih jalur demokrasi untuk membangun bangsa kita. Dengan pilihan tersebut, serta dengan menarik pelajaran dari pengalaman kita sendiri dan pengalaman negara-negara lain yang mengikuti jalur ini, kita memperoleh gambaran mengenai jalan yang kemungkinan akan kita lalui ke depan,’ ujar menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam Kabinet SBY ini.
Menurut pria kelahiran Blitar, 25 februari 1943 ini. Pada tahap awal, faktor ekonomi sangat menentukan. Kemungkinan kegagalan demokrasi sangat tinggi pada tingkat penghasilan per kapita rendah dan secara progresif menurun dengan kenaikan penghasilan. Ekonomi dapat tumbuh tanpa demokrasi, selama rule of law dapat ditegakkan. Pada tingkat kemakmuran yang lebih tinggi, demokrasi pada gilirannya akan makin menjadi penentu keberlanjutan peningkatan kemakmuran. Hubungan positif timbal balik antara ekonomi dan demokrasi makin kuat.
Pada setiap tahap, peran kelompok pembaharu, yaitu suatu koalisi kekuatan lintas kelompok masyarakat yang disatukan oleh platform yang mendukung modernisasi dan demokratisasi, sangat krusial. Kelompok ini akan tumbuh subur dalam lingkungan ekonomi yang tumbuh secara tersebar (broad based) dan dilandasi oleh tatakelola yang baik dan iklim usaha yang sehat.
Risiko yang paling mendasar bagi Indonesia adalah bagaimana menjaga eksistensi dan keutuhan bangsa sepanjang perjalanan transformasinya. Kita memiliki modal politik yang cukup untuk ini, tetapi ia harus terus-menerus dipupuk kembali dan diperkuat. Program penguatan kesadaran berbangsa dan nation building harus tetap menjadi bagian integral dari pembangunan Indonesia. Keikutsertaan kita dalam globalisasi tidak boleh melengahkan kita dalam nation building.
Risiko besar kedua yang kita hadapi adalah tingkat kemakmuran ekonomi bangsa kita yang masih rendah sehingga risiko kegagalan demokrasi masih tinggi. Pada tahap ini Indonesia sebaiknya memberikan prioritas tertinggi bagi upaya memacu pertumbuhan ekonomi dan sejauh mungkin menghindari krisis ekonomi. Untuk mendukung kinerja ekonomi, kita harus berani menarik garis strategis mengenai imbangan yang pas antara teknokrasi dan demokrasi. Apabila hasil riset yang ada dapat kita jadikan pegangan, Indonesia masih akan memerlukan waktu paling tidak sembilan tahun lagi untuk mencapai ”zona aman” bagi demokrasinya. Sementara itu, berbagai kerawanan akan bersama kita dan demokrasi yang baru mekar ini perlu dikawal.
Risiko besar ketiga adalah apabila kelompok pembaharu yang handal tidak dapat berkembang. Apabila ini terjadi proses transformasi akan mandeg di tengah jalan atau membelok salah arah. Pengalaman sejarah kita dan negara lain mengindikasikan bahwa timbulnya KKN, kroni-isme dan praktek monopolistik merupakan faktor risiko besar yang menghadang kita. Kita tidak boleh mengulang pengalaman pahit kita.
”Kelompok pembaharulah yang diharapkan mengawal proses tranformasi agar tetap berjalan, dan berjalan di jalur yang benar. Perkembangan kelompok ini dapat dan perlu didorong dengan: (1) menjaga agar pertumbuhan ekonomi tersebar dan ditopang oleh good governance dan iklim usaha yang sehat, (2) mendorong perkembangan UKM, (3) mengupayakan penyatuan kekuatan pribumi dan non-pribumi, (4) menyediakan pendidikan bermutu bagi kelompok pembaharu dan (5) tetap menjaga keterbukaan dan interaksi kita dengan dunia luar,” kata Dosen FE UGM yang masih rajin mengajar tiap Sabtu ini. (Humas UGM)