Ekonom UGM sekaligus Deputi Kantor Staf Presiden (KSP), Denni Puspa Pusbasari, Ph.D., mengajak mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan untuk berkiprah di sektor publik dengan memberikan pemikiran pada pemerintah agar mengeluarkan kebijakan yang bermanfaat luas bagi masyarakat. Meski kebijakan itu, kata Denni, tidak selalu menyenangkan seluruh lapisan masyarakat. “Setiap pemimpin itu harus berani mengambil keputusan. Setiap keputusan yang sudah diambil tentu tidak semuanya bisa menyenangkan semua orang,” kata Denni dalam talkshow yang bertajuk “Ngobrol Ekonomi Bareng KSP” di ruang Kertanegara, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Selasa (21/11).
Untuk membuat sebuah kebijakan publik, kata Denni, Presiden selalu mempertimbangakan seluruh aspek baik dari sisi ekonomi, politik, birokrasi, otonomi daerah, dan kondisi ekonomi global. “Semuanya harus dikombinasi,” ujarnya.
Sebelum kebijakan ekonomi diambil oleh Presiden, ujarnya, diperlukan analisis yang lebih mendalam. Analisis tersebut juga dilakukan oleh KSP melalui kajian dan riset di lapangan. KSP, kata Denni, bertugas memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden terkait pelaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. “Yang kami lakukan di deputi tiga dalam bidang ekonomi untuk disampaikan pada kepala KSP dan disampaikan ke Presiden dan Wakil Presiden, dijalankan atau tidak rekomendasi tersebut tergantung pada Presiden,” ujarnya.
Denni menyebutkan ada 41 isu strategis yang kini dianalisis oleh tim Deputi Tiga KSP, diantaranya di bidang pangan, industri, stunting, pendidikan vokasi. Dalam kesempatan talkshow tersebut, KSP menghadirkan beberapa orang tenaga ahli KSP yang mempresentasikan beberapa hasil kajian serta rekomendasi yang disampaikan ke pemerintah. Panji Einanteya Ruky, salah satu tenaga ahli, menyampaikan hasil pemetaan jalur distribusi gula nasional. Sementara Unggul Heriqbaldi, anggota tenaga ahli lainnya, menyampaikan kajian tentang revitalisasi SMK pertanian melalui kerja sama dengan Belanda. Unggul menyebutkan ada 13 ribu lebih jumlah SMK di Indonesia dan 1.500 diantaranya merupakan sekolah pertanian. “Persoalan yang dihadapi SMK pertanian adalah perbaikan kurikulum, rendahnya peminat dan meningkatkan standardisasi sesuai dengan perkembangan teknologi maupun kerja sama dengan industri,” katanya.
Salah satu rekomendasinya yang dihasilkan adalah melakukan revitalisasi SMK pertanian dengan menjadikan dua SMK sebagai pilot projet, yakni SMKN 2 Subang dan SMKN 5 Jember. (Humas UGM/Gusti Grehenson)