Tiga tahun masa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dinilai memberikan banyak perubahan lewat percepatan pembangunan infrastruktur. Di sisi ekonomi, Jokowi dinilai berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Namun begitu, capaian tersebut tetap belum maksimal karena pemerintahan Jokowi-JK baru mapan bekerja justru di tahun ketiga, sebab dua tahun pertama lebih banyak melakukan konsolidasi politik dan terjadinya kegaduhan antar menteri di kabinet kerja. Oleh karena itu, Jokowi-JK diharapkan mengoptimalkan masa dua tahun sisa kepemerintahannya dengan mengonsolidasi para menteri untuk maksimal bekerja.
Demikian yang mengemuka dalam Talkshow Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi –JK di ruang auditorium MM UGM, Rabu (20/12). Talkshow yang diselenggarakan oleh Fisipol UGM, Kantor Staf Presiden dan UNDP ini menghadirkan beberapa orang pembicara, diantaranya Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, Pengamat politik dari UMY, Prof. Achmad Nurmandi, Ekonom FEB UGM, Dr. Rimawan Pradiptyo dan Pemred Harian Kedaulatan Rakyat, Octo Lampito.
Hasto Wardoyo mengatakan gaya pemerintahan Jokowi yang selalu blusukan mengunjungi berbagai daerah ditiru oleh banyak kepala daerah. Meski blusukan yang dilakukan oleh para gubernur dan bupati tersebut, menurut Hasto, lebih banyak pencitraan seolah berada dekat dengan rakyat bukan menjadi pelayan publik seperti yang dikehendaki sebenarnya. Namun begitu, gaya blusukan turun ke rakyat itu banyak diikuti oleh kepala daerah memberikan dampak postif bagi pemerintahan di daerah.
“Sekarang bupati seolah demam blusukan,” kata Hasto.
Meski para kepala daerah suka turun ke bawah, namun mereka belum mencontoh sikap Presiden Jokowi yang selalu menge depankan perlaku jujur dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme .”Sikap jujur, tidak korupsi, kolusi dan nepotisme belum banyak dicontoh,”imbuhnya.
Menurut Hasto seharusnya sikap anti korupsi ini menjadi salah satu capaian dan target dari gerakan revolusi mental yang didengungkan oleh Jokowi. “Selain rakyat, di tingkat pejabat juga butuh revolusi mental,”paparnya.
Hasto juga menyampaikan saran agar Jokowi juga menelurkan gerakan makan ikan dan tidak hanya fokus untuk melakukan impor daging beku. Menurut Hasto dengan mengajak rakyat makan ikan maka akan meningkatkan gizi dan kecerdasan anak serta mengatasi stunting. “Ikan itu ada kandungan DHA dan omega 3, dibanding daging beku yang hanya lemak jenuh. Ayo pak Jokowi ajak gerakan makan ikan,”katanya.
Ahmad Nurmandi menilai dua tahuan pemerintahan Jokowi dan JK banyak menyelesaikan tugas konsolidasi politik.Baru pada tahun ketiga Presiden Jokowi mulai mapan bekerja.”Masa dua tahun itu masa konsolidasi politik. Mulai mapan bekerja di tahun ketiga. Tinggal dua tahun lagi, padahal 2019 sudah pemilu jadi relatif pendek untuk bekerja,”ujarnya.
Salah satu persoalan yang dihadapi Jokowi selama ini, menurut Nurmandi, belum solidnya para menteri yang tergabung di kabinet kerja karena banyak para menteri yang berasal dari partai politik mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompoknya. “Tantangan kabinet kedepan apakah bisa memastikan kerja bersama. Ini masalah penting harus diselesaikan pak Jokowi-JK,”katanya.
Selain itu, Nurmandi juga menyoroti keterbatasan Presiden dalam mengawasi kerja para pejabat di bawah menteri, seperi direktur, deputi dan dirjen.”Sumber penyakitnya ada di sini, Presiden tidak bisa mengontrol semua pejabat di bawah menteri, bagaimana mengusahakan agar anggaran itu efektif dan sampai pada masyarakat,”ujarnya.
Sementara itu, Rimawan Pradiptyo salah satu yang harus dilakukan oleh Presiden adalah mengusahakan agar negara memiliki single identity number seperti yang dimiliki oleh negara maju. Apabila hal itu bisa diusahakan maka pemerintah bisa mengawasi setiap paket kebijakan yang dikeluarkan sehingga betul-betul dirasakan manfaatnya langsung bagi masyarakat. “Single identity number ini beda dengan E-KTP, ketiadaan ini yang seolah-olah membedakan kita dengan negara lainnya,”katanya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)