Pemerintah Indonesia diharapkan dapat terus memperjuangkan isu ketahanan pangan di WTO dalam upaya penguatan ketahanan pangan bagi negara berkembang.
Hal tersebut mengemuka dalam seminar bertajuk Posisi dan Strategi Perundingan Indonesia Pasca Konferensi Tingkat Menteri ke-11 WTO di University Club (UC) UGM, Selasa (20/2).
Dalam acara yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM bekerjasama dengan Direktorat Jendral Kerja Sama Multilateral, Kementrian Luar Negeri tersebut menghadirkan pembicara kunci Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementrian Luar Negeri, Febrian Alphyanto Ruddyard.
Febrian menyampaikan dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-11 di Buenos Aires, Argentina membahas tiga isu utama, yakni subsidi perikanan, ketersediaan pangan, dan perdagangan elektronik. Hanya saja dalam perundingan tersebut belum tercapai keputusan signifikan, terlebih dalam penyelesaian isu pertanian yakni ketersediaaan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.
“Dalam KTM ke-11 lalu hanya berhasil mencapai kesepakatan minimalis. Arah kebijakan perdagangan lebih proteksionis di pemain besar dan ini menghambat perundingan dan hasil yang dicapai,” katanya.
Namun begitu, Febrian menekankan arti penting bagi pemerintah Indonesia untuk terus berupaya mempertahankan kebijakan nasional di WTO. Memastikan kebijakan perdagangan dunia sejalan dengan kepentingan bangsa.
“Melalui forum ini harapannya dapat saling bertukar pemikiran antara pemerintah dan akademisi yang mengarah pada pencapaian solusi atas berbagai tantangan perundingan KTM ke depan,”jelasnya.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, drg.Ika Dewi Ana, M.Kes., Ph.D., menyampaikan UGM berkomitmen dan fokus dalam mendukung kedaulatan bangsa di berbagai bidang. Komitmen ini salah satunya diwujudkan melalui pendirian teaching industri di tahun 1964 yaitu PT. Pagilaran yang merupakan unit usaha dalam industri perkebunan teh.
“UGM fokus bersama lembaga pemerintah dan industri dalam menegakkan kedaulatan bangsa dalam berbagai bidang,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, turut dilakukan peluncuran buku cetak biru diplomasi Indonesia di WTO. Buku tersebut berisi tentang strategi umum, perkembangan jalan WTO, dan road map pengembangan SDM dalam perundingan WTO.
Selain mengundang Febrian, seminar ini turut menghadirkan sejumlah pembicara lain, yaitu Direktur Perdagangan, Komoditas dan HKI Kementrian Luar Negeri, Tri Purnajaya, Kepala Biro Kerja Sama Luar negeri Kementrian Pertanian, Mesah Tarigan. (Humas UGM/Ika)