• Berita
  • Arsip Berita
  • Simaster
  • Webmail
  • Direktori
  • Kabar UGM
  • Suara Bulaksumur
  •  Indonesia
    • English
Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada
  • Pendidikan
    • Promosi Doktor
    • Pengukuhan Guru Besar
    • Wisuda
  • Prestasi
  • Penelitian dan Inovasi
    • Penelitian
    • PKM
    • Inovasi Teknologi
  • Seputar Kampus
    • Dies Natalis
    • Kerjasama
    • Kegiatan
    • Pengabdian
    • Kabar Fakultas
    • Kuliah Kerja Nyata
  • Liputan
  • Cek Fakta
  • Beranda
  • Liputan/Berita
  • Kepala Daerah Perlu Didukung Tim Analis Kebijakan yang Kuat

Kepala Daerah Perlu Didukung Tim Analis Kebijakan yang Kuat

  • 04 April 2018, 16:11 WIB
  • Oleh: Gusti
  • 2555
Kepala Daerah Perlu Didukung Tim Analis Kebijakan Yang Kuat

Menjelang pelaksanaan pilkada serentak, para calon kepala daerah yang nantinya terpilih diharapkan bisa merangkul para analis kebijakan agar kebijakan pembangunan yang dibuat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pasalnya, sebagian besar kepala daerah yang ada sekarang ini minim memiliki tim analis kebijakan yang kuat, sementara mereka hanya didukung oleh mantan tim sukses yang diangkat sebagai staf ahli atau staf khusus yang tidak memiliki kemampuan di bidang itu. Demikian yang mengemuka dalam diskusi yang bertajuk Analis Kebijakan dan Implementasinya yang berlangsung di Kafe Digilib Fisipol UGM, Rabu (4/4).

Dalam diskusi yang dipandu oleh Guru Besar Bidang Manajemen Kesehatan FKKMK UGM, Prof. Laksono Trisnantoro, ini menghadirkan dua orang pembicara yakni Pakar Kebijakan Publik Fisipol UGM, Prof. Wahyudi Kumorotomo, dan Guru Besar Bidang Administrasi dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Prof. Dr. Agus Pramusinto.

Wahyudi menilai pengambilamn kebijakan di tingkat pusat dan di daerah, sebagian besar tanpa dilandasai hasil riset, survei dan fakta di lapangan sehingga kebijakan yang diambil belum dirasakan manfaatnya bagi masyarakat secara maksimal. “Banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di daerah namun berdasarkan kepentingn, di lain pihak, di tingkat pusat banyak kebijakan hanya dirumuskan di belakang meja,” kata Wahyudi.

Kebijakan yang tidak aplikatif, menurutnya, berisiko memunculkan persoalan di kemudian hari seperti yang terjadi dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang digugat, peraturan pemerintah yang tumpang tindih dan banyak perda yang dianggap bermasalah.

Sementara itu, Agus Pramusinto menilai di era otonomi daerah pemerintah pusat seharusnya sebatas melaksanakan kebijakan yang sifatnya makro, sementara untuk bidang yang teknis seperti pendidikan dan kesehatan dilakukan di daerah. Apabila tidak bisa tertangani dengan baik lalu kebijakan bisa ditarik ke level provinsi atau ke tingkat pusat. Namun, yang terjadi adanya tumpang tindih dalam kebijakan. “Pemerintah pusat menganggap daerah tidak melakukan inisiatif sementara daerah menunggu arahan dari pusat lewat juklak dan juknis,” katanya.

Minimnya pengambilan kebijakan yang bersifat aplikatif dan mengena langsung, menurut Wahyudi, disebabkan para kepala daerah tidak memiliki tim analisi kebijakan yang kuat sehingga perlu didorong agar kepala daerah merekrut tim analis kebijakan bukan hanya menampung tim sukses yang diangkat sebagai staf ahli. “Perlu didorong calon kepala daerah memiliki kru bayangan memiliki tim yang kuat memberi masukan pada kepala daerah,” katanya.

Agus menilai beberapa daerah yang selama ini dikenal melaksanakan pembangunan dengan baik bukan disebabkan kepala daerah memiliki kemampuan menyusun kebijakan yang bagus, namun apabila kepala daerah melaksanakan kerja dengan baik saja hasilnya juga akan bagus. “Bukan bupatinya yang hebat tapi kerja yang normal saja sebenarnya hasilnya akan bagus,”katanya.(Humas UGM/Gusti Grehenson)

Berita Terkait

  • Bedah Buku Mengembangkan Profesi Analis Kebijakan

    Wednesday,04 November 2015 - 16:19
  • MEMANDANG OTONOMI PASCA REFORMASI

    Tuesday,20 December 2005 - 8:03
  • Kemendes PDTT Bersiap Gelar Rakornas Transmigrasi di UGM

    Thursday,04 May 2023 - 12:42
  • Guru Besar UGM Jelaskan Mendagri Tak Bisa Pecat Kepala Daerah

    Tuesday,24 November 2020 - 11:25
  • Banyak Persepsi Pengaruhi Kebijakan Tata Kelola Keuangan Daerah

    Monday,17 October 2011 - 10:20

Rilis Berita

  • Memilih Pemimpin Bukan Hanya Bertumpu Pada Popularitas 05 June 2023
    Sosial Research Center (SOREC) Universitas Gadjah Mada dan Rumah Politik Kesejahteraan (RPK) mend
    Agung
  • Kegiatan Pengabdian BEM KM UGM Libatkan Mahasiswa Internasional 05 June 2023
    Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UGM menyelenggarakan agenda
    Gloria
  • Mahasiswa Fisipol UGM Borong Prestasi di 6 Cabang Lomba dan 2 Kompetisi Nasional 05 June 2023
    Total 10 tim mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM berhasil meraih pengha
    Satria
  • UGM Jaring Kerja Sama Dengan 50 Institusi Pendidikan di The 75th NAFSA Annual Conference and Expo 2023 05 June 2023
    UGM mengembangkan kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat (tridarma)
    Ika
  • Mahasiswa Amerika Serikat Belajar Budaya Jawa dan Ajari Santri Gunungkidul Bahasa Inggris 05 June 2023
    Sebanyak 14 mahasiswa dan dua dosen dari Warren Wilson Collage (WWC), Amerika Serikat belajar sen
    Ika

Agenda

  • 06Jun Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Dra. Ratna Susandarini, M.Sc....
  • 02Jul Dies Natalis MM UGM...
  • 06Sep The 5th International Conference on Bioinformatics, Biotechnology, and Biomedical Engineering (BioMIC) 2023...
Universitas Gadjah Mada
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Bulaksumur Yogyakarta 55281
   info@ugm.ac.id
   +62 (274) 6492599
   +62 (274) 565223
   +62 811 2869 988

Kerja Sama

  • Kerja Sama Dalam Negeri
  • Alumni
  • Urusan Internasional

TENTANG UGM

  • Sambutan Rektor
  • Sejarah
  • Visi dan Misi
  • Pimpinan Universitas
  • Manajemen

MENGUNJUNGI UGM

  • Peta Kampus
  • Agenda

PENDAFTARAN

  • Sarjana
  • Pascasarjana
  • Diploma
  • Profesi
  • Internasional

© 2023 Universitas Gadjah Mada

Aturan PenggunaanKontakPanduan Identitas Visual