Departemen Perhubungan RI, Universitas Gadjah Mada, dan Pemerintah Propinsi DIY sepakat melakukan kerjasama di Bidang Pengembangan Transportasi Perkotaan di Propinsi DIY. Naskah kerjasama ditandatangani Menteri Perhubungan Ir Jusman Syafii Djamal, Rektor UGM Prof Ir Sudjarwadi MEng PhD dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, hari Selasa (21/8), di gedung Kepatihan, Yogyakarta.
Bersamaan dengan itu, ditandatangani pula kerjasama tentang perbaikan pelayanan orang di jalan dengan kendaraan umum di wilayah perkotaan di Propinsi DIY, antara Pemerintah Propinsi DIY dengan Organda. Selain itu, disepakati pula kerjasama tentang pengelolaan sistim pelayanan orang di jalan dengan kendaraan umum di wilayah perkotaan di Propinsi DIY, antara Pemerintah Propinsi DIY dengan PT Jogja Tugu Trans (PT JTT).
Ketiga institusi menyambut baik kerjasama ini. Bahwa kerjasama ini merupakan tindaklanjut kesepakatan yang pernah dilakukan antara Pemerintah Propinsi DIY dengan DPP Organda serta kesepakatan Walikota Jogja dengan Dirjen Perhubungan Darat.
Kesepakatan Pengembangan Transpotasi Perkotaan ini dinilai sebagai langkah reformasi di bidang transportasi perkotaan di DIY, dari pola pelayanan berbasis sistim setoran berganti ke sistim by the service. Program ini menurut rencana akan dilaunching pada Medio Desember 2007.
Kata Prof Sudjarwadi, kerjasama ini merupakan aplikasi dari pemikiran dan rancangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan transportasi di tengah masyarakat. Adalah suatu kebahagiaan, apabila pemikiran-pemikiran di bidang transportasi mampu menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Secara khusus UGM mengucap terima kasih kepada Pemerintah Propinsi DIY dan Pemkot Jogja dan Departemen Perhubungan yang selama ini telah memberikan kesempatan untuk mengasah dan mengamalkan pengetahuan-pengetahuan yang ada di Perguruan Tinggi, baik langsung maupun tidak langsung melalui pendidikan. Demikian juga tugas belajar karyawan Dephub di program-program studi yang ada di UGM. Sebaliknya UGM diberi kesempatan untuk melakukan penelitian dan kerjasama dalam sebuah skenario besar, yaitu kerjasama antara Perguruan Tinggi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan sektor-sektor produktif,†ujar Rektor.
Hal senada disampaikan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dirinya berharap dari kerjasama ini, bisa mengaplikasikan perbaikan fasilitas transportasi di DIY menjadi baik, sehingga masyarakat mendapat manfaat yang lebih besar.
Dalam gambarannya, kata Sultan, dari kerjasama ini akan dikembangkan transportasi mirip Trans Jakarta. Dimana kesejahteraan sopir dengan cara digaji dan angkutan umum akan berhenti di tempat tertentu,
“Untuk tahap pertama dicoba diperkotaan. Dimana selama ini bis kota kepemilikannya bersifat perseorangan, namun ijin trayek melalui koperasi. Sehingga koperasi hanya diserahi untuk mengelola bis untuk dioperasikan, Dengan demikian tidak memiliki kemampuan untuk services,†tambahnya.
Dengan apa yang akan kembangkan ini, Pemerintah Propinsi DIY diharapkan akan keluar dari permasalahan-permasalahan transportasi kota dan mampu meningkatkan pelayanan pada publik. Studi terakhir menunjukkan kecenderungan pengguna bis kota semakin menurun. Tercatat hanya 27% pemakai angkutan umum di kota Yogya.
Hal ini tentu menjadi problem bersama. Oleh karena itu, dalam pengembangan sistim perkotaan nantinya diharapkan terjadi transparansi pada sistim tender, harga, dan yang menyangkut masalah-masalah kontrol.
“Sehingga program ini diharap berjalan sukses. Karena jika program pertama ini berhasil, akan terbangun area-area baru sebagai pengembangan sistim transportasi kota,†tandas Sultan.
Menanggapi kerjasama ini Menhub mengungkapkan, bahwa setiap penyeleesaian persoalan transportasi kota pada umumnya akan melahirkan persoalan baru. Terkadang persoalan itu semakin kompleks dan dimensinya semakin tinggi. Oleh Karena itu, sistim transportasi perkotaan selalu mengikuti pertumbuhan harapan masyarakat, pertumbuhan tingkat budaya, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Dinamika pengguna transportasi perkotaan jauh lebih tinggi karena harapan-harapan tersebut tumbuh dan berkembang bersamaan tumbuh dan berkembangnya proses edukasi diperkotaan,†ungkap Jusman Syafii Djamal.
Dalam pandangan Menhub, jumlah kebutuhan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah perjalanan dan kendaraan akibat pertumbuhan ekonomi. Hal ini, katanya, memerlukan arah kebijakan metode dan pengelolaan yang tepat.
“Hal ini tentu saja bagi para pemikir UGM dan pengambil kebijakan baik tingkat lokal maupun pusat memerlukan suatu tata cara, juga wisdom tersendiri, dan itu dapat terwujud jikalau terjadi suatu kerjasama,†tandasnya.
Selain Dirjen Perhubungan Darat Ir Iskandar Abubakar MSc, Walikota Yogya Drs Herry Yudianto, Kepala Dinas Perhubungan DIY, tampak hadir pula asisten Wakil Rektor UGM Bidang Kerjasama Dr Bambang Purwono serta pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Propinsi DIY. (Humas UGM)