Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Kebijakan Industrialisasi UGM, Dr. Ir. Sutrisno, MSME menyesalkan Pemerintah tidak melibatkan pakar Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
“Berarti Pemerintah menyia-nyiakan potensi kepakaran yang tersedia di Perguruan Tinggi,†ujar Sutrisno kepada wartawan, Sabtu (16/6) di Ruang Fortakgama UGM.
Ia bahkan menilai, produk kebijakan Pemerintah ini akan berjalan lamban dan tidak akan memenuhi target selama 4 bulan ke depan terutama dalam menghasilkan konsep terintegrasi lintas fungsi dan sinergi. “Kami ragu pada keberhasilannya, apalagi harus selesai dalam waktu singkat,†imbuhnya.
Menurut Sutrisno, belum terbentuknya program sinergi antara Perguruan Tinggi, Pemerintah dan Bisnis menyebabkan terhambatnya program pembangunan pengentasan kemiskinan. Apalagi pemerintah tidak mencantumkan pertanian yang sama pentingnya dalam Inpres tersebut, padahal pertanian melibatan 60% rakyat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan.
“Pemerintah selalu melihat SDM hanya sebagai obyek atau sasaran proyek dalam banyak hal, padahal bila SDM ini dilibatkan, mereka akan merasa memiliki bangsa ini sehingga mau berpartisipasi aktif,†paparnya.
Sutrisno mengusulkan, perlu dibentuknya dewan-dewan yang mengatur kebijakan-kebijakan mikro secara “smart†yang terdiri atas pakar perguruan tinggi, praktisi dan pemerintah serta kelembagaan. Dewan yang dimaksudkan di sini bukanlah institusi penasihat, namun membuat kebijakan mengatur jalur distribusi sehingga bisa menstabilkan harga produk dari produsen dan harga untuk konsumen secara langsung.
“Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga merupakan negara yang miskin Dewan, sudah saatnya dibentuk Dewan Energi, Dewan Minyak Goreng, Dewan Sayur-sayuran, Dewan Buah, Dewan Susu,†katanya. (Humas UGM)