Pemerintah Dorong Pengusaha Buka Hubungan Dagang di Kawasan Timur Tengah
Pemerintah Dorong Pengusaha Buka Hubungan Dagang di Kawasan Timur Tengah
Pemerintah akan mendorong pengusaha untuk mengekspor komoditas ke kawasan Timur Tengah. Pasalnya, selama ini kawasan tersebut jarang dilirik oleh pengusaha tanah air karena citra dari negara-negara kawasan tersebut yang masih terlibat perang dan konflik. Sementara ini, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit karena Indonesia banyak mengimpor minyak dan gas, sementara ekspor komoditas non migas masih sangat rendah. Demikian beberapa hal yang mengemuka dalam diskusi kerja sama Indonesia dan Timur Tengah: Peluang dan Tantangan di Ruang Seminar Fisipol UGM, Selasa (28/8).
Sekretaris Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, Kemenlu RI, Rossy Verona, mengatakan konstelasi politik yang terus memanas di kawasan Timur Tengah menjadikan prioritas pemerintah untuk terus memberikan upaya perlindungan bagi TKI dan WNI di kawasan tersebut. Namun demikian, setiap diplomat RI juga ditugaskan untuk membuka hubungan diplomasi ekonomi untuk meningkatkan kerja sama dagang antar negara. “Sebagai diplomat kita tidak hanya mengurusi hubungan diplomatik saja, tapi merangkap sebagai agen marketing untuk ekonomi,”ujarnya.
Meski demikian, ujarnya, pemerintah juga tetap ikut berpartisiaspi dalam misi menjaga perdamaian dunia dengan mengirim secara rutin pasukan penjaga perdamaian PBB. “Tahun 2019 ada sekitar 4.000 orang petugas penjaga perdamaian yang dikirim dan nantinya akan melibatkan banyak kaum perempuan,” katanya.
Sementara Direktur Timur Tengah Kemenlu RI, Sunarko, mengatakan Indonesia saat ini memberikan perhatian serius terhadap persoalan konflik yanng terjadi di kawsan Timur Tengah. Menurutnya, setelah terjadinya pergolakan dan konflik di kawasan tersebut mereka banyak belajar dengan pemerintah Indonesia dalam membangun rekonsiliasi dan konsolidasi untuk menjalankan proses demokrasi secara baik dan lancar. “Banyak negara mengalami masa transisi pasca (revolusi) Arab spring,” katanya.
Menurutnya, peran Indonesia semakin dinantikan setelah berhasil menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sehingga kontribusi dalam meningkatkan hubungan yang lebih harmonis dengan negara yang tengah berkonflik sangat diperlukan.”Kita akan mempekuat hubungan bilateral di daerah kawasan konflik untuk perdamaian,”paparnya.
Selain itu, kata Sunarko, pemerintah juga memberi perhatian pada negara Palestina untuk memberikan dukungan bagi negara tersebut agar mendapatkan kemerdekaannya. “Palestina merupakan negara anggota KAA (Konferensi Asia Afrika) 1955 yang saat ini belum merdeka,” katanya.
Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri telah mengajak negara-negara lain di dunia untuk mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Palestina. Tidak hanya itu, pemerintah juga ikut memberikan kontribusi nyata bagi penguatan kapasitas SDM pemuda Palestina. “Selain memberikan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa Palestina, kita memiliki 158 program untuk peningkatan kapasitas bagi 1.811 orang pemuda Palestina, diantaranya memberikan pelatihan pemuda Palestina untuk menjadi pilot penerbang. Harapan kita nantinya semua ini memberi manfaat saat Palestina merdeka secara penuh nantinya,”katanya.
Dubes Maroko untuk Indonesia, Ouadia Benadekkah, mengatakan isu ekonomi menjadi perhatian Maroko dalam menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia, “Banyak peluang bagi kedua negara yang bisa dikerja samakan, saya kira politik dan demokrasi sudah berjalan dengan baik di Indonesia, tantangan kami bisa meningkatkan kemampuan dalam persaingan dagang di tingkat global,”katanya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)