Reformulasi strategis dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia dinilai perlu dilakukan.
“Perlu reformulasi strategi pengelolaan DAS yang berdaya guna dan berhasil guna,” kata Dr. M. Saparis Soedarjanto, M.T., dari Direktorat Jendral Pengendalian Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Fakultas Geografi UGM (24/10).
Dalam seminar Pengelolaan Pesisir dan Daerah Aliran Sungai tersebut, Saparis menyebutkan pengelolaan daerah aliran sungai saat ini masih dilakukan dengan sangat konvensional. Hanya menekankan aspek hutan saja tanpa memperhatikan peranannya dari perspektif yang lebih luas yakni saerah aliran sungai sebagai sistem sumber daya.
Daerah aliran sungai, kata dia, harus ditempatkan sebagai sistem lanskap dan merupakan konsep besar tata ruang. Dengan demikian pengelolaan daerah ini tidak boleh terdistorsi oleh terminologi lainnya. Tak hanya itu, dalam pengelolaanya juga harus memperhatikan komitmen global dan peran pentingnya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan, serta pengendalian pencemaran.
Pengelolaan daerah aliran sungai juga harus didekati dengan pengembangan wilayah dan mampu menggerakkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah.
“Tata kelola lingkungan menjadi hal penting yang harus dilakukan dalam formulasi strategi pengelolaan DAS dan harus memperhatikan seting sosial, ekonomi, dan politik sebagai unsur sub lingkungan,”paparnya.
Saparis menyampaikan terdapat beberapa persoalan yang mengakibatkan perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai sering dinilai gagal. Salah staunya adalah karena terlalu fokus pada analisis daerah aliran sungai dan bukan pada kemanfaatan dari pengelolaanya.
Disamping itu, juga dokumen yang terlalu panjang dan kompleks, penilaian yang kurang memadai dari program-program lokal yang ada, serta rekomendasi perencanaan yang terlalu umum. Diperparah dengan regulasi atau kebutuhan yang memberi mandat penggunaan perencanaan tersebut yang kurang memadai.
Sementara itu, Dekan Fakultas Geografi UGM, Prof. Dr. Muh Aris Marfai, M.Sc., menyampaikan wilayah pesisir dan daerah aliran sungai merupakan kawasan yang intensif digunakan manusia. Bahkan, skala aktivitas penggunaan kedua wilayah itu semakin meningkat dari waktu ke waktu.
“Oleh sebab itu, perlu mengkaji kemungkinan penerapan Integrated Coastal Water Management (ICMW) atau pengelolaan DAS dan pesisir terpadu,” katanya.
Guru Besar Geomorfologi Pesisir dan Kebencanaan ini menuturkan konsep ICMW menjadi kunci bagi pengembangan terpadu lingkungan dalam ekonomi dan budaya sekitar wilayah daerah aliran sungai dan daerah pesisir. Ekosistem sungai dan pesisir mendukung berbagai fungsi sosial ekonomi seperti menyediakan ruang pemukiman, menghasilkan sumber daya hidup, serta menyerap limbah. (Humas UGM/Ika)