• Berita
  • Arsip Berita
  • Simaster
  • Webmail
  • Direktori
  • Kabar UGM
  • Suara Bulaksumur
  •  Indonesia
    • English
Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada
  • Pendidikan
    • Promosi Doktor
    • Pengukuhan Guru Besar
    • Wisuda
  • Prestasi
  • Penelitian dan Inovasi
    • Penelitian
    • PKM
    • Inovasi Teknologi
  • Seputar Kampus
    • Dies Natalis
    • Kerjasama
    • Kegiatan
    • Pengabdian
    • Kabar Fakultas
    • Kuliah Kerja Nyata
  • Liputan
  • Cek Fakta
  • Beranda
  • Liputan/Berita
  • Ancaman Korupsi di Sektor Swasta

Ancaman Korupsi di Sektor Swasta

  • 05 November 2018, 10:38 WIB
  • Oleh: Satria
  • 3210
Ancaman Korupsi di Sektor Swasta

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FEB UGM menyelenggarakan Talkshow Anti Korupsi pada Sabtu (3/11) di Auditorium MM UGM. Kegiatan ini termasuk dalam rangkaian acara Ekonomi Bebas Korupsi (EBK) IX, selain Konferensi Mahasiswa Nasional yang sudah terselenggara pada 1-2 November dan Konser EBK IX yang akan diselenggarakan pada 18 November mendatang.

Dengan tema “Mengungkap Tabir dan Menjerat Mafia Sektor Swasta”, topik ini selaras dengan tema besar yang diangkat dalam EBK IX yakni “Mengungkap Kamuflase Mafia Korporasi sebagai Upaya Transformasi Ekonomi Indonesia”. Tema ini dipilih karena melihat kebanyakan masyarakat di Indonesia hanya mengamati tindak korupsi di sektor publik, padahal sektor swastalah yang biasanya menjadi penyebabnya.

Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal Transparency International (TI) Indonesia selaku pembicara, membenarkan alasan terselenggaranya acara ini. Ia menyebutkan bahwa Indeks Korupsi Indonesia terbilang naik walaupun masih di bawah rata-rata dunia.  “Hal ini tetap saja buruk,” tegasnya.

Salah satu penyebabnya, menurut Dadang, adalah korupsi yang dilakukan pihak swasta. “KPK saat inipun juga sudah mulai masuk ke sana. Tahun lalu, TI Indonesia juga telah memeriksa 100 perusahaan, hasilnya seperti yang sudah diduga, walau tidak seburuk pemeriksaan di BUMN,” sebutnya.

Dadang juga menyatakan bahwa korupsi di ranah pemerintahan sebenarnya juga melibatkan aktor dari swasta. Ia menyebutkan sekitar 80% kasus korupsi yang ditangani KPK melibatkan pihak swasta. “Jika kita lihat, walau investasi terus masuk, namun pendapatan pajak rendah, dampaknya kesenjangan semakin tinggi,” terangnya.

Alasan kenapa hal ini bisa terjadi, Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK, menyebut karena belum pastinya regulasi hukum di Indonesia tentang kolusi dan korupsi yang melibatkan partai politik dan pengusaha. Ia mengkhususkannya lagi tentang bagaimana mendeteksi bahwa suatu korporasi mempunyai niat jahat.

Sujanarko mencontohkan seperti di negara Jepang, suatu korporasi dinilai memiliki niat jahat, semudah ketika ia tidak mematuhi standar yang telah ditentukan negara. “Saat ini, KPK sedang mencoba untuk mengusahakan hal yang serupa di Indonesia,” sebutnya.

Hal yang dimaksud Sujarnako adalah sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) bagi perusahaan swasta. Sertifikasi API muncul sebagai tindak lanjut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016 tentang Tindak Pidana oleh Korporasi.

Sertifikasi ini dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi nasional kepada sebuah perusahaan dengan terlebih dahulu diaudit oleh KPK. Tujuannya adalah untuk memastikan sektor swasta mematuhi aturan dan kebijakan antikorupsi dengan membangun sistem integritas dalam tubuh organisasi tersebut.

Selain itu, Sujanarko juga menyebutkan bahwa KPK sekarang ini sedang berusaha untuk memasuki pasar modal. Hal itu karena dalam pasar modal korupsinya tidak bisa teridentifikasi dengan mudah, terutama yang bersifat transnasional.

“Hal yang pasti kita disini, baik KPK, TI Indonesia, serta PPATK, akan terus berusaha untuk mencapai visi Indonesia 2045 tentang masyarakat yang antikorupsi,” pungkas Sujarnako. (Humas UGM/Hakam)

Berita Terkait

  • Politisi dan Swasta Dominasi Terpidana Korupsi

    Tuesday,05 April 2016 - 22:45
  • Ancaman Korupsi di Sektor Swasta

    Monday,05 November 2018 - 10:38
  • Enam Puluh Persen Korupsi di Indonesia Terjadi di Sektor Swasta

    Monday,17 December 2018 - 10:42
  • Sektor Kehutanan Berpotensi Terjadi Banyak Kasus Korupsi

    Friday,01 April 2011 - 9:05
  • Cegah Korupsi, Kagama Kesehatan Gelar Seminar

    Thursday,23 May 2013 - 8:05

Rilis Berita

  • UGM Terlibat Aktif Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Jawa Tengah 03 February 2023
    Stunting masih menjadi persoalan kesehatan di Indonesia. Data Asian Development Bank mencatat ang
    Ika
  • Pimpinan UGM Tandatangani Komitmen Bersama Implementasi Manajemen Risiko 03 February 2023
    Penandatanganan Komitmen Bersama dilakukan oleh Majelis Wali Amanat, Rektor, Sena
    Gloria
  • Forgamas Dekatkan UGM Kepada Siswa Kelas XII di Banyumas 03 February 2023
    Forum Mahasiswa Gadjah Mada Banyumas (Formagamas) merupakan perkumpulan mahasiswa UGM se-Kabupate
    Agung
  • Fakultas Geografi UGM Dampingi Penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Sukamara Kalteng 02 February 2023
    Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) menye
    Humas UGM
  • Pakar UGM: Lansia dan Warga Miskin DIY Perlu Mendapat Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial 02 February 2023
    Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, berencana memberikan ban
    Gusti

Agenda

  • 07Feb Dies Natalis Fakultas Hukum UGM...
  • 02Jul Dies Natalis MM UGM...
Universitas Gadjah Mada
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Bulaksumur Yogyakarta 55281
   info@ugm.ac.id
   +62 (274) 6492599
   +62 (274) 565223
   +62 811 2869 988

Kerja Sama

  • Kerja Sama Dalam Negeri
  • Alumni
  • Urusan Internasional

TENTANG UGM

  • Sambutan Rektor
  • Sejarah
  • Visi dan Misi
  • Pimpinan Universitas
  • Manajemen

MENGUNJUNGI UGM

  • Peta Kampus
  • Agenda

PENDAFTARAN

  • Sarjana
  • Pascasarjana
  • Diploma
  • Profesi
  • Internasional

© 2023 Universitas Gadjah Mada

Aturan PenggunaanKontakPanduan Identitas Visual