Mahasiswa merupakan potensi pajak terbesar di masa depan. Oleh karena itu, sangat diharapkan kesadarannya untuk bisa mendukung keberhasilan penerimaan dari pajak sehingga perlu bagi para mahasiswa diberikan mata kuliah MKWU (Mata Kuliah Wajib Umum) yang terdiri dari 4 pelajaran, yaitu Pancasila, Agama, Bahasa dan kewarganegaraan, termasuk persoalan inklusi pajak di dalamnya.
Demikian disampaikan Kasubdit Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Drh. Sirrin, pada Workshop Pembekalan Dosen Pengampu Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Universitas Gadjah Mada Updating Pendidikan Pancasila, Inklusi Pajak dan Anti Korupsi Tahun 2019.
“Kami dari Direktorat Pembelajaran telah membuat surat edaran kepada beberapa perguruan tinggi supaya empat mata kuliah tadi bisa disampaikan pada mahasiswanya,” kata Sirrin di Ruang Sidang Persatuan Fakultas Filsafat UGM, Selasa (22/1).
Sirrin menyebut permasalahan bangsa tentu saja bukan hanya persoalan pajak, namun juga terkait kebencanaan, korupsi, kejahatan narkotika dan lain-lain. Persoalan-persoalan inilah yang semestinya bisa diselesaikan bersama oleh banyak pihak, terutama perguruan tinggi sebagai basis ilmu pengetahuan.
“Tepat jika itu diberikan mahasiswa-mahasiswa yang mengenyam pendidikan. Mereka adalah contoh dan menjadi terminal terakhir bagi mereka yang sebelum diwisuda karena setelah itu mereka akan masuk dalam dunia yang riil,” katanya.
Menurut Sirrin, berbagai persoalan bangsa saat ini merupakan keprihatinan bersama warga bangsa. Untuk itu, berbagai permasalahan-perasalahan tersebut perlu dicegah sedini mungkin karena perguruan tinggi memiliki beban moral untuk berbagai upaya pencegahan.
Direktorat Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI dengan tupoksinya menerapkan kurikulum yang sesuai yaitu kurikulum yang mengandung empat unsur kompetensi pembelajaran berupa sikap, ilmu pengetahuan, pemberian ketrampilan khusus dan ketrampilan umum. Dengan penerapan ini diharapkan akan memberikan capaian pendidikan berupa learning outcome.
“Kalau dulu mungkin mahasiswa itu belajar apa, tapi sekarang itu mahasiswa diharapkan bisa apa. Itu yang menjadi tekanan dalam capaian pembelajaran, termasuk di dalamnya sikap. Sikap ini akan banyak terkait dengan mata kuliah yang ada di MKWU baik Pancasila, kewarganegaraan, agama dan Bahasa Indonesia,” imbuhnya.
Rektor UGM, Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., mengungkapkan begitu banyak persoalan bangsa dari persoalan radikalisme, integrasi hingga hoax yang kuat mengemuka. Oleh karena itu, menurutnya, untuk menepis banyak persoalan tersebut perlu digalakkan kembali pembelajaran Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU).
Ia pun menyambut baik jika MKWU di UGM kemudian nantinya berpusat di Fakultas Filsafat UGM. Dengan pola semacam ini diharapkan kadar karakter lebih menyatu ke rasa ke-Indonesiaan.
“Jadi, bukan kelasnya fakultas teknik, kelasnya fakultas kedokteran, tapi kelas Pancasila yang ada di Fakultas Filsafat, yang mahasiswanya berbaur dari berbagai fakultas. Pola-pola semacam inilah yang kita bangun agar bagaimana pemahaman rasa ke-Indonesiaan dan ke-UGM-an dan lain-lain menjadi lebih kuat melalui interaksi, pelajaran-pelajaran yang diikuti bersama diantara berbagai mahasiswa dari berbagai fakultas,” katanya. (Humas UGM/ Agung)