Untuk menyongsong pemilihan umum pada 17 April mendatang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) bekerja sama dengan Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) DIY menyelenggarakan rangkaian Talkshow Bedah Program Capres/Cawapres.
Talkshow pertama diselenggarakan Rabu (30/1) dengan menghadirkan dua narasumber dari Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin serta dua narasumber dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
“Acara ini berangkat dari kegelisahan kita semua bagaimana membangun demokrasi Indonesia jadi lebih baik, lebih berkualitas,” tutur Dekan FISIPOL UGM, Dr. Erwan Agus Purwanto.
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai salah satu sarana pendidikan politik bagi sivitas akademika serta masyarakat umum untuk mengetahui visi misi dari para calon serta memberikan kesempatan pada masyarakat untuk turut memberikan masukan pada program kedua pasangan calon.
Hal ini, menurutnya, menjadi bagian dari upaya FISIPOL untuk turut menyukseskan Pemilu 2019 serta mendorong proses politik yang demokratis.
“Kita tidak ingin demokrasi hanya menghasilkan noise atau kebisingan, tapi terkonversi menjadi voice, aspirasi yang bisa mengarahkan Indonesia ke depan menjadi lebih baik,” imbuhnya.
Tema yang dibahas dalam acara bincang-bincang pertama adalah soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Dalam kesempatan ini, TKN Jokowi-Ma’ruf diwakili oleh Arsul Sani dan Trimedya Panjaitan, sementara BPN Prabowo-Sandi diwakili Bambang Widjojanto dan Surya Imam.
Arsul yang mendapat giliran pertama untuk memaparkan visi misi membacakakan sejumlah poin visi misi pasangan Jokowi-Ma’ruf. Ia juga menyebutkan hal-hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan yang dipimpin Jokowi dalam 4 tahun terakhir, yang akan dilanjutkan jika Jokowi kembali terpilih menjadi presiden.
“Karena Jokowi adalah petahana maka kuncinya adalah telah dan akan, apa yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan ke depan,” tuturnya.
Trimedya menambahkan pemaparan Asrul dengan menyebutkan adanya kenaikan anggaran untuk penegakan hukum, misalnya anggaran kepolisian yang pada awal Jokowi masuk ke dalam pemerintahan berada di angka 57,1 Triliun pada tahun ini menjadi 86,1 Triliun, anggaran Kejaksaan dari 4,7 Triliun menjadi 6,3 Triliun, serta anggaran Kemenkumhan dari 11,1 Triliun menjadi 13,3 Triliun.
Sementara itu, Bambang mewakili BPN Prabowo-Sandi melontarkan beberapa kritikan terhadap kinerja pemerintahaan saat ini yang dipimpin Jokowi, salah satunya terkait lama penahanan tersangka terorisme yang mencapai 21 hari.
“Ini ada potential abuse of power, bisa jadi pelanggaran HAM kalau tidak dikontrol secara ketat,” ujarnya.
Bambang dan Surya Imam juga menggunakan waktu yang diberikan untuk memaparkan visi misi pasangan Prabowo-Sandi yang kemudian diperdalam pada sesi tanya jawab ketika para narasumber menerima tanggapan dan pertanyaan dari tiga orang panelis serta audiens.
Ketiga panelis yang dihadirkan dalam acara kali ini adalah Ketua Presidium JaDI DIY, Muh. Najib, dosen FISIPOL UGM, Agus Pramusinto, serta Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Hifdzil Alim.
Sesi talkshow selanjutnya yang akan mengulas tema ketahanan pangan dan energi yang rancananya akan digelar pada 20 Februari mendatang. (Humas UGM/Gloria)