PERAN PT DALAM PENGEMBANGAN UKM SOFTWARE

Kebutuhan dunia industri terhadap produk-produk Information Technology (IT) cenderung mengalami peningkatan setiap tahun. Sebagian besar dari kebutuhan tersebut datang dari perusahaan kelas atas yang tentunya memiliki product requirement yang tinggi. “Yang menjadi permasalahan adalah perusahaan dengan kategori tersebut sepertinya enggan melirik produk-produk buatan local, karena dianggap produk local tidak bisa memenuhi standar requirement mereka”, hal tersebut diungkapkan Aryo Wiryawan dari PT Prima Cipta Informatika saat “Seminar Pengembangan Industri Software di Yogyakarta Melalui Konsep Taman Software (Software Park)” Kamis, 23 Maret 2006 di Auditorium Magister Manajemen (MM) UGM.
Menurutnya, sebagian besar vendor local, terutama yang berskala kecil/mikro memang belum dapat mengikuti standar kebutuhan perusahaan besar. Mereka memiliki kemampuan yang terbatas diantaranya adalah berkaitan dengan sulitnya mengakses SDM yang siap pakai serta akses terhadap teknologi-teknologi terkini, apalagi untuk meriset teknologi baru. Demikian pula masalah fasilitas serta regulasi dari pemerintah, UKM (Usaha Kecil Menengah) Software masih banyak membutuhkan regulasi yang jelas serta berbagai fasilitas penunjang, seperti akses komunikasi berkecepatan tinggi dengan harga terjangkau.
“Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama yang sinergis antara tiga pihak, yaitu dunia pendidikan sebagai penyedia tenaga kerja siap pakai, industri perangkat lunak sebagai pengelola, pengolah dan pengemas teknologi serta pemerintah sebagai penyedia regulasi dan fasilitas yang dibutuhkan untuk berkembangkan industri perangkat lunak”, jelas Aryo.
Lebih lanjut kata Aryo, UKM Software local sangat membutuhkan sinergi dari ketiga pihak diatas untuk dapat memperluas cakupan bisnisnya. Dunia pendidikan diharapkan dapat mengembil peran sebagai lembaga riset yang menyarep teknologi-teknologi terkini, sehingga SDM yang dihasilkan merupakan SDM yang siap pakai. Sehingga pihak UKM perangkat lunak dapat memutus satu rantai yang dapat membebani proses perputaran bisnis.
“Pemerintah diharapkan menjadi pihak yang dapat menjembatani antara UKM dengan client besar maupun vendor besar dengan jalan menyediakan regulasi serta fasilitas yang mendukung perkembangan bisnis perangkat lunak lokal. Sedangkan untuk fasilitas yang diperlukan untuk membuka peluang bisnis yang lebih luas, mungkin dapat disediakan dalam bentuk Taman Software,” jelas Aryo.
Aryo juga berharap Taman Software tersebut dapat menyediakan fasilitas seperti: training, events, collaborative marketing, strategic partnership, sertifikasi internasional, business consulting, special incentives (pajak, bea masuk, dll), hi-speed communication infrastructure, research facility. “Dengan adanya fasilitas seperti diatas diharapkan UKM software dapat menekan beberapa pembiayaan yang membebani operasional dan pada akhirnya akan mendorong produktivitas serta meningkatkan daya saing”, harap Aryo. (Humas UGM)