Talkshow Bedah Program Capres/ Cawapres Fisipol UGM memasuki putaran ke-4. Putaran ke-4 ini mengangkat topik “Hak Dasar Warga Negara dan Kesejahteraan Sosial”.
Tampil sebagai narasumber Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’aruf, Arya Sinulingga, dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Dirgayuza Setiawan dan R. Saraswati Djojohadikusumo. Sementara hadir sebagai panelis atau tim ahli UGM, Wening Udasmoro (Dekan Fakultas Ilmu Budaya UGM), Hakimul Ikhwan (Sekretaris Departemen Sosiologi, Fisipol UGM), Laksono Trisnantoro (Dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM) dan Suzanna Eddyono (Dosen Departemen PSdK, Fisipol UGM)
Talkshow kali ini menyoroti terwujudnya kesejahteraan sosial yang menjadi tanggung jawab bersama. Saat ini telah terjadi tumpang tindih antara lembaga pemerintah dengan swasta agar dapat saling bersinergi dalam mengatasi atau memberikan pemecahan masalah sosial.
Demikian juga soal kesehatan dan pendidikan yang merupakan hak dasar warga negara sehingga harus mendapatkan jaminan sepenuhnya dari negara. Apalagi, berbagai permasalahan yang berhubungan dengan ketersediaan dan aksesibilitas layanan masih banyak dijumpai.
Dekan Fisipol UGM, Dr. Erwan Agus Purwanto, mengatakan salah satu titik terpenting untuk menilai kapasitas negara dalam pemenuhan hak warga negara adalah penguatan hak dan akses kelompok-kelompok yang selama ini dalam posisi marginal di berbagai layanan kesejahteraan sosial, serta ketersediaan ruang partisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Menghadapi kompleksitas permasalahan sosial ini, pemimpin lndonesia diharapkan bisa mengembangkan program-program pemerataan infrastruktur, SDM, dan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Kita akan mendengar tawaran-tawaran serius dari dua pasangan capres/ cawapres dari perspektif akademik, dan kepentingan anak-anak muda. Apakah program-program yang ditawarkan dua pasangan capres cawapres betul-betul bisa menyentuh kebutuhan generasi muda yang kebetulan hadir saat ini”, katanya.
Saraswati Djojohadikusumo berbicara soal sumber daya manusia tentu tidak terlepas dari kesejahteraan sosial. Permasalahan sosial yang seringkali dihadapi tidak terlepas dari kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, sejak dari awal BPN Prabowo-Sandi fokus menciptakan lapangan pekerjaan.
“Kita memastikan bahwa kita menciptakan lapangan pekerjaan bukan mencari lapangan pekerjaan. Selain itu, kita juga fokus memastikan stabilitas harga bahan pokok dan keterjangkauannya. Kenapa kita awali dari situ karena kalau kita bicara soal kesejahteraan sosial tidak terlepas dari status sosial ekonomi setiap warga negara Indonesia,” katanya.
Arya Sinulingga dari TKN Jokowi Ma’ruf menyatakan terkait hak dasar maka sejak bayi dalam kandungan, seseorang sudah mendapat jaminan dari pemerintah. Saat berada di dalam kandungan, seorang bayi sudah mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan.
Jaminan-jaminan ini diperoleh pula saat sudah lahir, yaitu jaminan untuk sekolah, kuliah, kesehatan, jaminan untuk kerja dan jaminan untuk keterjangkauan sembako.
“Dengan kartu KIP maka orang tua bisa meyekolahkan hingga SMA. Dengan KIP kuliah, mereka bisa kuliah . Bagi ibu yang tidak bekerja maka ditawarkan program mekar untuk mengembangkan wirausaha, ini adalah untuk pemberdayaan ekonomi,” ucapnya. (Humas UGM/ Agung)