Menginisiasi sebuah desa wisata tidaklah mudah, sebab melibatkan seluruh unsur masyarakat dari tokoh agama, tokoh adat, pemuda, penduduk lokal dan perangkat pemerintahan. Semua unsur ini harus terbuka dan bekerja sama dengan mengandeng pihak internal dan eksternal dalam melakukan upaya promosi wisata. Pengalaman Desa Dieng Kulon, Banjarnegara, Jawa Tengah, yang berhasil mengelola desa wisata lewat festival budaya tradisi potong rambut gimbal bisa menjadi rujukan bagi desa lain di Indonesia. Bahkan, pengalaman Dieng Kulon membangun desa wisata menjadi bahan penelitian disertasi mahasiswa doktoral UGM, Drs. Bakri, MM., untuk mengetahui peran modal sosial masyarakat dalam pengembangan desa wisata.
Desa Dieng Kulon, kata Bakri, bisa menjadi rujukan dalam pengembangan desa pariwisata. Mantan Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Pariwisata ini mengatakan pengembangan desa wisata berasal dari ide seorang tokoh adat yang menginginkan festival budaya Dieng dengan upacara memotong rambut gimbal. “Tokoh ini tahu tentang potensi pariwisata dan mendapat dukungan kepala desa serta dukungan RT/RW untuk menampilkan grup kesenian tanpa dibayar,” kata mahasiswa Prodi Kajian Pariwisata Sekolah Pascasarjana UGM ini.
Menurut Bakri, adanya kerja sama dengan pihak biro perjalanan wisata, serta promosi yang gencar, festival budaya dengan potong rambut gimbal ini menjadi daya tarik fetival budaya Dieng yang mampu mengundang wisatawan lokal dan mancanegara. Bakri menuturkan saat pertama kali festival budaya digelar tahun 2009, masyarakat Dieng Kulon sempat mengalami frustasi karena festival budaya tersebut hanya ditonton warga setempat. “Saat pertama kali yang datang orang lokal saja, lalu ada ide potong rambut gembel digabung dengan tradisi sebagai pemantik desa wisata,” katanya.
Mengetahui jumlah pengunjung sedikit, masyarakat membentuk kelompok kerja (pokja) yang bertugas di bidang kegiatan kepariwisataan dari pengelolaan kuliner, pengembangan homestay dan kerajinan tangan, hingga melakukan promosi dan menawarkan berbagai jenis paket wisata. “Semua kegiatan pokja bisa berjalan dengan baik karena ada transparansi dan saling keterbukaan dalam penyelesaian masalah,” ungkapnya.
Yang menarik dari penelitian ini, kata Bakri, sebagian besar pengelolaan kegiatan pariwisata banyak dilakukan oleh ibu-ibu yang menyediakan rumah mereka sebagai tempat menginap bagi wisatawan yang berkunjung ke Dieng. Bakri mencatat jumlah homestay pada tahun 2012 di Desa Dieng kulon berjumlah 32 dan hingga 2016 lalu mencapai 120 homestay. Saat ini, rata-rata pendapatan per bulan pemilik homestay ini mencapai Rp 4,3 juta. “Saat festival budaya hampir seluruh rumah dipakai untuk menginap, ada juga homestay penghasilannya per bulan sampai Rp50 juta rupiah,”katanya
Keberadaan homestay ini, menurut Bakri, didukung kebijakan pemerintah Banjarnegara berdasarkan kesepakatan dengan warga untuk tidak membangun hotel di Desa Dieng Kulon. “Kebijakan ini berdampak tumbuhnya homestay milik masyarakat Desa,” katanya. (Humas UGM/Gusti Grehenson;foto: Tribunnews)