
Tingkat kunjungan wisata di pesisir pantai selatan Yogjakarta terus mengalami peningkatan. Data Dinas Pariwisata Bantul menunjukkan angka kunjungan tersebut, bahkan di kawasan Parangtritis pada tahun 2017 naik secara signifikan mencapai 2.771.400 orang.
Sayang, kenaikan kunjungan wisata tersebut tidak diikuti dengan pengembangan wisata yang lebih baik. Bahkan, di beberapa titik pesisir pantai selatan Yogjakarta mengalami dampak kurang baik, di Pantai Krakal Gunung Kidul fasiltas pendukung kurang dan kondisi air tidak baik, di Pantai Glagah menghadapi persoalan penataan warung dan di Pantai Parangtritis masalah muncul pada kualitas fisik.
“Dari pengamatan di lapangan pada tahun 2017-2018 memperlihatkan saluran pembuangan, pedagang asongan dan kondisi pantai kumuh,” ucap Meitolo Hulu, S.ST., MM, kandidat doktor pariwisata UGM pada Seminar “Partisipasi Kolaboratif Pengembangan Kawasan Wisata Pesisir yang Berkelanjutan” di Pusat Studi Pariwisata UGM, Rabu (28/3).
Menurut Meitolo Hulu untuk menjamin keberlanjutan suatu wilayah maka keterlibatan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya dan peran pemerintah dalam membuat kebijakan pembangunan kepariwisataan sangat penting. Demikian pula peran industri pariwisata dalam mengakomodasi masyarakat lokal terhadap pengembangan kawasan wisata.
“Peran pemerintah daerah dalam hal ini adalah menyinergikan masyarakat dan industri pariwisata bagi pengembangan kawasan wisata, khususnya pesisir desa Parangtritis,” katanya.
Meitolo Hulu mengakui dampak negatif terhadap kerusakan lingkungan terjadi di banyak negara karena pembangunan berbasis ekowisata hanya sebagai simbol. Dalam praktiknya, di negara-negara berkembang dalam merencanakan pengembangan pariwisata hanya berdasarkan pemanfaatan ekonomi.
Sementara kebiasaan pembangunan bidang ini didorong oleh program-program dari luar. Akibatnya, pembangunan tidak sesuai dengan daya dukung sehingga berdampak pada polusi air dan udara.
Oleh karena itu, menurutnya, keterlibatan pemerintah dalam mengembangkan destinasi wisata sangat dibutuhkan karena sinergi masing-masing kelompok yang berkepentingan dapat menghasilkan kekuatan dan memberi solusi pada setiap masalah demi kepentingan bersama. (Humas UGM/ Agung)