• Berita
  • Arsip Berita
  • Simaster
  • Webmail
  • Direktori
  • Kabar UGM
  • Suara Bulaksumur
  •  Indonesia
    • English
Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada
  • Pendidikan
    • Promosi Doktor
    • Pengukuhan Guru Besar
    • Wisuda
  • Prestasi
  • Penelitian dan Inovasi
    • Penelitian
    • PKM
    • Inovasi Teknologi
  • Seputar Kampus
    • Dies Natalis
    • Kerjasama
    • Kegiatan
    • Pengabdian
    • Kabar Fakultas
    • Kuliah Kerja Nyata
  • Liputan
  • Cek Fakta
  • Beranda
  • Liputan/Berita
  • Biaya Politik di Indonesia Perlu Diturunkan

Biaya Politik di Indonesia Perlu Diturunkan

  • 19 April 2019, 06:25 WIB
  • Oleh: Gloria
  • 3836
Biaya Politik di Indonesia Perlu Diturunkan

Peneliti asal Belanda, Ward Berenschot, menyebutkan bahwa biaya politik di Indonesia perlu diturunkan. Hal ini, ujarnya, memiliki kaitan erat dengan fenomena politik transaksional yang masih mewarnai proses Pemilu.

“Untuk menguatkan demokrasi Indonesia, saya pikir penting untuk memikirkan bagaimana menurunkan biaya politik,” ucapnya dalam acara bedah buku yang diselenggarakan Departemen Politik Pemerintahan UGM bekerja sama dengan KITLV dan Yayasan Pustaka Obor, Kamis (18/4) di Ruang Seminar Timur FISIPOL.

Dalam buku “Democracy for Sale: Pemilu, Klientalisme, dan Negara di Indonesia” yang ia tulis bersama Edward Aspinall, Ward menggambarkan politik dan demokrasi di Indonesia dalam ruang informal yang justru jarang ditelaah oleh banyak studi politik.

Politik transaksional yang salah satu bentuknya terwujud dalam jual beli suara pada masa pemilihan umum, menurut Ward, merupakan salah satu praktik yang khas dalam politik informal Indonesia, meski isu politik transaksional sendiri dapat juga ditemukan di negara-negara lain, termasuk Argentina dan India yang ia sebutkan dalam bukunya sebagai pembanding bagi Indonesia.

Ia mengungkapkan, biaya tinggi yang terkait dengan politik transaksional ini sangat perlu dibatasi karena akan menyebabkan praktik korupsi, politik oligarkis, dan tatanan pemerintahan yang lemah.

Ia menyimpulkan dibutuhkan suatu reformasi elektoral untuk mengubah incentive structure yang dihadapi oleh politisi dan menekan ongkos politik.

“Reformasi pemilu sangat dibutuhkan. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan mengubah open list system partai untuk pemilihan parlemen,” paparnya.

Contoh lain yang ia sebutkan adalah memperkuat pengawasan kampanye serta mengintegrasikan pemilihan parlemen dan pemilihan kepala daerah.

Dosen DPP, Mada Sukmajati, yang menjadi salah satu pembahas, memberikan apresiasi kepada Ward yang dirasa cukup dapat menangkap persoalan yang ada di dalam politik Indonesia melalui kajian mendalam yang ia lakukan.

“Buku yang ditulis oleh Ward ini memberikan gambaran terkait praktik demokrasi patronase di Indonesia. Ini buku yang tidak disusun secara instan, tetapi merupakan refleksi dari beberapa kajian,” tuturnya.

Selain buku Democracy for Sale, buku lain yang dibedah dalam acara ini adalah “Citizenship in Indonesia” yang disunting oleh Ward bersama Gerry van Klinken. Buku ini menawarkan berbagai perspektif mengenai citizenship yang menurut Gerry tidak bisa semata-mata dimaknai dalam konteks kewarganegaraan yang selama ini dikenal.

“Kami berusaha membangun kerangka baru tentang apa itu citizenship. Kalau cuma soal pegang KTP, itu tidak cukup,” terang Gerry.

Konsep citizenship yang dibangun berdasarkan pemahaman di dunia barat, menurutnya, tidak berlaku di Indonesia. Karenanya, diperlukan konsep baru yang dinamis di mana seorang citizen dapat menuntut hak, memiliki identitas, dan berpartisipasi dalam membangun lingkungannya.

Secara lebih spesifik, para kontributor buku ini menuliskan contoh-contoh kasus terkait pemahaman terhadap citizenship, salah satunya berupa kajuan terkait konflik kepemilikan lahan hutan oleh masyarakat adat. (Humas UGM/Gloria)

Berita Terkait

  • Politik Biaya Tinggi Sebabkan Buruknya Pelaksanaan Birokrasi di Daerah

    Tuesday,22 January 2008 - 8:56
  • Polusi Timbal Sebabkan 29.234 Kasus Penurunan IQ Anak di DIY

    Friday,11 December 2009 - 14:46
  • Rimawan: Aneh, Rakyat Miskin kok Mensubsidi Koruptor

    Saturday,09 April 2011 - 6:28
  • Pengamat UGM: Pilkada Tidak Langsung Suburkan Korupsi di Daerah

    Monday,06 October 2014 - 14:52
  • Bantuan Sosial Jelang Pemilu Mempengaruhi Perilaku Pemilih

    Monday,26 May 2014 - 13:36

Rilis Berita

  • UGM Terlibat Aktif Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Jawa Tengah 03 February 2023
    Stunting masih menjadi persoalan kesehatan di Indonesia. Data Asian Development Bank mencatat ang
    Ika
  • Pimpinan UGM Tandatangani Komitmen Bersama Implementasi Manajemen Risiko 03 February 2023
    Penandatanganan Komitmen Bersama dilakukan oleh Majelis Wali Amanat, Rektor, Sena
    Gloria
  • Forgamas Dekatkan UGM Kepada Siswa Kelas XII di Banyumas 03 February 2023
    Forum Mahasiswa Gadjah Mada Banyumas (Formagamas) merupakan perkumpulan mahasiswa UGM se-Kabupate
    Agung
  • Fakultas Geografi UGM Dampingi Penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Sukamara Kalteng 02 February 2023
    Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) menye
    Humas UGM
  • Pakar UGM: Lansia dan Warga Miskin DIY Perlu Mendapat Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial 02 February 2023
    Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, berencana memberikan ban
    Gusti

Agenda

  • 07Feb Dies Natalis Fakultas Hukum UGM...
  • 02Jul Dies Natalis MM UGM...
Universitas Gadjah Mada
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Bulaksumur Yogyakarta 55281
   info@ugm.ac.id
   +62 (274) 6492599
   +62 (274) 565223
   +62 811 2869 988

Kerja Sama

  • Kerja Sama Dalam Negeri
  • Alumni
  • Urusan Internasional

TENTANG UGM

  • Sambutan Rektor
  • Sejarah
  • Visi dan Misi
  • Pimpinan Universitas
  • Manajemen

MENGUNJUNGI UGM

  • Peta Kampus
  • Agenda

PENDAFTARAN

  • Sarjana
  • Pascasarjana
  • Diploma
  • Profesi
  • Internasional

© 2023 Universitas Gadjah Mada

Aturan PenggunaanKontakPanduan Identitas Visual