
UGM menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) ke-2 pada Sabtu (29/6) di Auditorium Merapi Fakultas Geografi UGM. FGD ini merupakan lanjutan dari rangkaian FGD seputar transmigrasi yang dikoordinir oleh Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana (KLMB) Fakultas Geografi UGM berkerja sama dengan Kemendes PDTT RI.
Jika FGD ke-1 mengangkat Kriteria Percepatan Pembangunan Transmigran di Era Digital, tema FGD ke-2 kali ini tentang “Inovasi Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Era Baru Transmigrasi 4.0”. Hal itu mengacu pada argumen bahwa kawasan transpolitan dapat memberikan percepatan pertumbuhan daerah pinggiran dan marjinal dengan merespons Revolusi Industri 4.0 dalam sistem pengelolaannya.
Oleh karena itu, pembangunan ini memerlukan peran SDM sebagai pengguna Iptek yang mampu mengoperasikannnya. Dengan demikan, mereka bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi pendapatan daerah.
Dr. Ir. Nurdin, MT., Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi, menyatakan ide tersebut selaras dengan rencana pengembangan transmigrasi ke depannya. Ia menjelaskan hal itu juga akan ditandai dengan perubahan paradigma dalam pengembangan transmigrasi.
Menurut Nurdin, perubahan ini ditandai dengan tiga hal. Pertama, jika dulu terkoordinasi pada peran pemerintah pusat, saat ini lebih ke koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan kemitraan. Kedua, jika dulu pembinaan masyarakat transmigrasi, sekarang berlanjut ke pengembangan masyarakat transmigrasi. Terakhir, jika dulu pembinaan lingkungan pemukiman, kini lebih ke pengembangan kawasan.
“Hal yang mendasar pada perubahan tersebut, ada pada perubahan dari pembinaan ke pengembangan. TIdak seperti dulu yang menempatkan transmigran untuk sekadar menghidupkan daerah yang tertinggal, sekarang fokus kita untuk berusaha memajukannya. Selain itu, dari pemukiman ke kawasan juga akan berdampak besar karena ruang yang lebih luas. Maksud dari ruang ini tidak hanya melulu pada geografis tetapi nilai-nilai lain juga seperti sosial budaya,” ungkapnya.
Nurdin melanjutkan bahwa pengembangan masyarakat dan kawasan transmgrasi ini juga sebenarnya bertujuan untuk kesejahteraan dari masyarakat, yang tak lain adalah SDM transmigran itu sendiri maupun penduduk sekitar. Oleh karenanya, arah pengembangan ini juga ditujukan agar tidak hanya berkembang secara infrastruktur. Namun, hal tersebut juga bertujuan untuk menciptakan integrasi antara masyarakat transmigran dengan penduduk sekitar dan kelestarian fungsi lingkungan.
“Untuk mendukung pengembangan SDM ini, kami sudah membangun infrastruktur pendukungnya, yakni di bidang pendidikan dan kesehatan. Kedua hal itu merupakan yang utama untuk peningkatan kualitas SDM transmigran selaku agen pengembangan kawasannya,” paparnya.
Selain dukungan infrastruktur, Nurdin menjabarkan strategi untuk pengembangan SDM ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan iptek di era Revolusi Industri 4.0 ini. Beberapa strategi antara lain pendidikan vokasional sesuai dengan potensi ekonomi kawasan, pelatihan pengelola dari bidang teknis, pendidikan, sosial, budaya, hingga ekonomi, pengenalan penerapan teknologi tepat guna dan TIK, dan penguatan local heroes.
Semua rencana ini, sebut Nurdin, tidak akan berjalan tanpa dua hal, yakni regulasi dan anggaran yang sesuai. “Regulasi ini harus disesuaikan berdasarkan nafas otonomi daerah masing-masing sasaran transmigrasi. Kemudian, perihal anggaran selama ini banyak mengalami kekurangan. Oleh karena itu, untuk ke depannya, kita akan memperbanyak kerja sama dengan mitra untuk mendukung tercapainya tujuan program transmigrasi ini,” pungkasnya. (Humas UGM/Hakam)