Jabodetabek dan sebagian Jawa Barat serta Jawa Tengah mengalami mati listrik pada hari Minggu (4/8). Bahkan, hingga Senin pagi, masih ada sejumlah wilayah yang belum teraliri listrik secara normal. Berhentinya pasokan listrik hampir separuh pulau Jawa ini membuat layanan publik terganggu. Dari Presiden hingga masyarakat pun mengeluhkan pemadaman yang terjadi selama hampir seharian itu. Sebab, konsumen merasa dirugikan, dari layanan transportasi hingga kegiatan jual beli online melalui internet juga terganggu.
Menanggapi hal tersebut, Pakar Energi Terbarukan dari Fakultas Teknik UGM, Ahmad Agus Setiawan, ST., M.Sc., Ph.D., mengatakan kejadian semacam ini sebaiknya jangan terulang kembali. Menurutnya, sudah saatnya PLN membangun pembangkit listrik tersebar atau distributed power generation. “Pembangkit listrik tersebar menjadi opsi saat ini, kalau di sistem pemerintahan itu semacam otonomi daerah, namun masih dikelola oleh PLN,” kata Ahmad Agus Setiawan, Selasa (6/8), kepada wartawan di Kampus UGM.
Selama ini, sistem pembangkit listrik yang dibangun interkoneksi dari Jawa hingga Bali. Apabila sistemnya tidak dikondisikan dalam posisi aman maka salah satu saja mengalami gangguan maka akan terkena seluruhnya. “Jadi, ini sistem besar yang kita tawarkan itu distribusi model kecil-kecil dan bisa on tapi cakupannya area kecil,” katanya.
Menurutnya, kejadian listrik padam hampir separuh pulau Jawa pada hari Minggu kemarin bisa saja akibat gangguan kecil, namun bisa memutus aliran listrik yang interkoneksi dari Jawa hingga Bali. Pernyataan PLN soal penyebab pemadaman juga sering berubah, terakhir menyebutkan soal pohon sengon yang terlalu tinggi menyentuh kabel SUTET dan sebagainya. Ahmad Agus menilai perusahaan listrik negara ini perlu memperkuat sistem kelistrikan se-Jawa-Bali karena menjadi tulang punggung kelistrikan nasional.
Saat ditanya apakah setiap pembangkit memiliki genset, menurut Ahmad Agus Setiawan, sesuai dengan standar dan prosedurnya setiap pembangkit memiliki genset sendiri, namun jumlah kapasitas sangat kecil untuk mencakup distribusi wilayah yang tersebar luas.
Selain memperkuat sistem kelistrikan yang interkoneksi tadi, pemerintah perlu memperkuat sistem distribusi pembangkit tersebar dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT). Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan keleluasaan agar konsumen juga bisa menjadi produsen listrik. “Seperti memanfaatkan tenaga surya atap sehingga bila terjadi gangguan konsumen bisa disconnect dengan sistem besar PLN, sementara sistem kecilnya secara autonomous bisa menghasilkan listrik untuk kebutuhan sendiri,” ujarnya.
Pemanfaatan energi terbarukan yang tersebar ini perlu mendapat dukungan pemerintah dan PLN. Selanjutnya peluang harus dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi. “Peraturan harus mendukung, harga dibuat menarik dan masyarakat diajak berpartisipasi aktif,” katanya.
PLN, menurutnya, harus mengoordinasikan pemanfaatan EBT tersebut karena sebagai lembaga yang melakukan monopoli distribusi listrik. “Sistem PLN juga harus siap untuk era baru ini apalagi sudah ada peraturan menteri tentang ini,” katanya.
Meski saat ini PLN masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagai pembangkit listrik yang dianggap praktis, namun sesuai dengan target bauran energi terbarukan 23 persen pada tahun 2025, PLN seharusnya membangun pembangkit menyesuaikan dengan potensi sumber energi yang ada di lokasi wilayah, seperti energi matahari, angin, air, biomass dan sebagainya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)