![](https://ugm.ac.id/wp-content/uploads/2019/08/3008191567131745450185930-765x510.jpg)
Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud, mengaku terkejut ketika wilayahnya menjadi satu dari dua kabupaten di Kalimantan Timur yang terpilih menjadi lokasi ibu kota baru. Tidak ada tanda-tanda jika Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan terpilih menjadi lokasi ibu kota baru. Keputusan tersebut tentu mengejutkannya.
“Kami tahunya beberapa hari lalu ketika Bapak Presiden mengumumkan. Sebelumnya kami tidak pernah tahu, belum pernah ada komunikasi secara langsung kepada Bapak Presiden, tetapi saya yakin cara ini adalah yang terbaik juga karena kalau nanti dibocorkan banyak sekali makelar tanah,” katanya di Hotel Tara Yogyakarta, Kamis (29/8) sesaat sebelum menjadi pembicara pada Workshop Sinergi Program Kemitraan dan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2019 yang diselenggarakan UGM.
Dengan keputusan ini pemerintah daerah terus bersiap termasuk membuka pintu lebar-lebar bagi jutaan warga baru yang akan datang. Meski sebelumnya, kata Mas’ud, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga telah membuka diri bagi warga Indonesia untuk tinggal dan berinvestasi.
Bupati PPU mengatakan keputusan Jokowi sebagai tinta emas. Keputusan ini tentunya tidak hanya berdampak di kabupaten yang dipimpinnya, tetapi juga berdampak langsung untuk seluruh Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua.
Menurutnya, luas kabupaten ini mencapai 3.333 km2, sementara Jakarta hanya 661 km2. Jakarta dihuni 10 juta orang dan angka ini berbanding terbalik dengan PPU yang hanya berpenduduk sekitar 160 ribu. Oleh karena itu, PPU membuka diri untuk siapa saja yang akan datang.
“Saya tidak pernah pesimistis tentang kedatangan orang-orang dari luar kabupaten kami. Saya juga merasa bahwa seluruh orang yang datang dengan KTP Republik Indonesia itu adalah saudara saya,” ucapnya.
Meski telah terpilih, Mas’ud juga mengakui bila masih banyak hal yang harus dibenahi. Di sektor kesehatan misalnya, pihaknya masih harus meningkatkan status rumah sakit agar lebih layak. Pembangunan infrastruktur di 30 desa dan 24 kelurahan juga terus digenjot.
“Tidak kalah penting adalah kesiapan sumber daya manusia lokal agar mampu memperoleh manfaat dari proyek besar ini,” katanya. (Humas UGM/ Agung; foto: Firsto)