Variabel trust memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tanpa menafikan adanya keterbatasan yang merupakan kekurangan atau kelemahan dalam penerapan kebijakan desentralisasi, trust merupakan variabel penting karena dengannya bisa diperoleh legitimasi yang dapat dijadikan pijakan untuk menciptakan kapital bagi pemerintah yang pada gilirannya dapat digunakan sebagai instrumen memperoleh dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, Prof. Dr. Haryanto, M.A., legitimasi yang terbangun melalui trust berpeluang mendorong menguatnya keyakinan bahwa pemerintah nasional tidak akan kokoh tanpa topangan pemerintah dan masyarakat lokal. Demikian pula dengan pemerintah lokal tidak akan terselenggara tanpa dukungan pemerintah nasional dan masyarakat lokal.
“Dengan trust pula keberagaman yang ada di masyarakat bisa terjaga dalam bingkai kesatuan nasional dan dengan trust kebinekaan bisa menyatu dalam ke-ika-an," katanya di Balai Senat UGM, Kamis (5/9).
Dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Gadjah Mada dengan pidato berjudul Political Trust Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sebagai Fondasi Penguatan Nation Building, Haryanto menyatakan political trust adalah prasyarat sekaligus sebagai fondasi dasar bagi bekerjanya pengelolaan kebinekaan di Indonesia yang bisa memastikan proses nation building dijamin. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, political trust berfungsi sebagai kunci yang merajut kebinekaan dalam mewujudkan ke-ika-an Indonesia.
Oleh karena itu, ada beberapa hal penting yang perlu didorong untuk menjamin hal ini terwujud, diantaranya mendorong kehadiran political trust itu sendiri di kalangan aktor penyelenggara pemerintahan. Selain itu, mendorong inklusivitas, toleransi dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta mendorong kesadaran kerja sama antar aktor penyelenggara pemerintahan yang berbasis pada trust.
Baginya pidato pengukuhan dengan judul Political Trust Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sebagai Fondasi Penguatan Nation Building merupakan bentuk pertanggungjawaban ilmiah. Pilihan atas tema tersebut dengan mendasarkan pertimbangan bahwa bahasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan kajian yang tidak lekang oleh waktu, kajian yang selalu relevan karena terkait dengan bahasan pola hubungan pemerintah pusat-daerah.
“Dalam pola hubungan tersebut, kompleksitas permasalahan selalu hadir dari realitas adanya keberagaman di masyarakat yang pada gilirannya memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan," ucapnya.
Di bagian lain pidatonya, Haryanto menyebut sejarah panjang masyarakat Indonesia yang plural menjadi tantangan dalam membangun trust. Gesekan konflik yang acapkali terjadi antar kelompok, seperti halnya konflik etnisitas menuntun tumbuhnya low-trust. Dalam kebinekaan, kuatnya ikatan primordial membuka peluang sikap ekslusif yang tampak dalam pembilahan in-group dan out-group, bahkan di Papua sebagai ilustrasi masih sering terdengar ungkapan ‘kami dan mereka’ sebagai ekspresi pembilahan diantara sesama kelompok etnis.
“Karena itu, sejarah panjang terjadinya gesekan konflik yang berhulu pada pembilahan kelompok primordial menjadi tantangan tidak mudah bagi terbangunnya trust," ungkapnya. (Humas UGM/ Agung; foto: Firsto)