Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., mengaku prihatin dengan keadaan yang menimpa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekarang ini yaitu rencana DPR untuk melakukan revisi UU KPK. Terkait rencana revisi tersebut akhirnya menjadi polemik di masyarakat sehingga muncul penolakan dari internal KPK yang menganggap revisi UU KPK tersebut akan melemahkan KPK dari tugas dan wewenangnya yang selama ini ingin memberantas korupsi di Indonesia. ”Kami prihatin dengan keadaan di KPK, UGM selalu mendukung usaha penguatan KPK,” kata Rektor saat membuka Talkshow yang bertajuk Era UGM di Mahkamah Konstitusi, Selasa (10/11) di Grha Sabha Pramana UGM.
Selain mendukung usaha penguatan KPK, Panut mengatakan bahwa pihaknya selalu mendukung independensi KPK dalam memberantas pelaku korupsi. “Kita ingin independensi KPK tetap terjaga,” katanya.
Bagi Panut, negara bisa kuat dan maju apabila seluruh pejabat negara dan aparatur negara bebas dari perilaku korupsi dan menjalankan amanat konsitusi. "Apabila masih marak praktik korupsi mustahil negara akan cepat mencapai kemajuannya,” katanya.
Ia mengharapkan seluruh perangkat negara taat dan patuh menjalankan konstitusi dan menjalankan dengan semangat antikorupsi. “Bekerja dengan baik, tidak menggunakan dana tidak semestinya maka negara ini akan maju,”ujarnya.
Dalam talkshow yang diselenggrakan atas kerja sama UGM dengan MK RI, KPK,dan MPR RI ini menghadirkan Guru Besar Hukum Pidana UGM, Prof. Dr. Eddy OS Hiarej, Praktisi Hukum, Dr. Heru Widodo, dengan Moderator Muhammad Fatahilah Akbar. Talkshow ini menyampaikan pengalaman para alumni UGM saat menjadi saksi ahli dalam persidangan sengketa Pilpres beberapa waktu lalu. Eddy menuturkan bahwa sebagai saksi ahli selalu ingin memberikan keterangan hukum seobjektif mungkin sesuai dengan teori dan pengetahuan hukum yang ia miliki. "Tugas kita sebagai saksi ahli memberikan keterangan seobjektif mungkin membantu pemohon ataupun termohon atau pihak terkait,” katanya.
Saat ditanyakan oleh moderator bahwa saat sidang kemarin para anggota majelishakim beserta saksi ahli sebagian besar alumni UGM menurut Eddy tidak ada mempengaruhi hasil putusan. Namun begitu keterlibtan para alumni mampu memberikan konbtribusi dalam memudahkan jalannya proses peradilan yang bermartabat dan mennghasilkan penyelesaian hukum yang bisa diterima semua pihak. “Tapi kelakarnya, perdebatan antar alumni hukum untuk menentukan nasib alumni fakultas kehutanan,”kata Eddy yang bermaksud menyebutkan Capres Joko Widodo selaku alumni Fakultas Kehutanan UGM.
Heru Widodo menyampaikan bahwa ia tidak begitu merasakan ada perseteruan sengit antar alumni namun murni mengedepankan sisi profesionalisme masing-masing sebagai praktisi dalam menyampaikan pandangan hukum. “Murni dari sisi profesionalitas, namun saat dipersidangan baru sadar kita sesama alumni dari bulaksumur,” katanya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)