Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerja Sama (PPKK) Fisipol UGM serta Gugus Tugas Papua UGM menjalin kerja sama dengan Tim Pembentukan Provinsi Papua Tengah (2/11).
Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari deklarasi tujuh bupati di wilayah Papua Tengah yang mendukung pembentukan Provinsi Papua Tengah. Ketujuh bupati tersebut, yaitu Bupati Mimika, Nabire, Puncak, Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Paniai.
“Kami datang bukan untuk kepentingan pribadi. Kami datang untuk kepentingan masyarakat kami, daerah kami. Perjuangan Provinsi Papua Tengah sudah bukan barang baru lagi. Sudah jalan 20 tahun. Masyarakat juga ingin menikmati hasil bumi kami sendiri,” ucap Isaias Douw, S.Sos., MAP, Bupati Nabire sekaligus Ketua Tim Pembentukan Provinsi Papua Tengah.
Ia juga mengatakan kedatangannya ke UGM untuk meminta masukan, petunjuk, dan jalan keluar mengenai kajian pembentukan Papua Tengah.
“Kami minta jalan keluar untuk menyampaikan kepada Presiden. Baik sebagai keluarga secara individu, maupun sebagai pejabat negara. Kami ingin membangun rumah laki-laki, honai besar yaitu Papua Tengah”, tandas Isaias.
Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, S.E., M.H menyatakan, ketujuh bupati tersebut sepakat mendukung dan mendorong diaktifkannya kembali Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Menurutnya, para bupati juga sepakat Ibukota Provinsi Papua Tengah terletak di Timika seperti halnya ternantum dalam Pasal 14 (1) UU 45/1999.
“Kami tujuh kabupaten di perut Cenderawasih sudah sepakat. Tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, kemarin sepakat. Masyarakat bahkan sudah siap untuk bakar batu besar-besaran sebagai tanda dukungan pembentukan Papua Tengah,”pungkas Eltinus.
Sementara itu, UGM melalui PPKK Fisipol UGM dan Gugus Tugas Papua UGM mengaku siap mendampingi dalam hal kajian pembentukan Provinsi Papua Tengah. Pertemuan tersebut bahkan sudah menyepakati, tim kajian akan dipimpin langsung oleh Drs. Bambang Purwoko selaku Kepala PPKK Fisipol UGM dan juga Ketua Gugus Tugas Papua UGM.
“Kami siap untuk bekerja sama melakukan kajian sekaligus mendampingi proses ini. Pembentukan daerah baru di Papua bukan hanya kebutuhan daerah, tetapi juga kebutuhan nasional,” ucap Bambang.
Ia juga mengatakan, Tim Kajian Pembentukan Daerah Provinsi Papua Tengah dari UGM terdiri tenaga ahli yang sudah berpengalaman mengkaji pengembangan daerah di berbagai wilayah. Tim terdiri dari para Doktor, Master, dan Sarjana bidang politik pemerintahan, kebijakan publik, ekonomi pembangunan, antropologi, geografi kewilayahan, dan perencanaan kota.
Sekretaris Gugus Tugas Papua UGM, Dr. Gabriel Lele juga mengatakan, prinsip-prinsip akademis akan tetap dijaga dalam proses kajian ini.
“Kami akan segera bekerja sesuai prinsip-prinsip akademis. Walaupun bapak-ibu sudah ke sini, tetapi kami tetap menjaga independensi kajian,” tambah Gabriel. (Humas UGM/Satria)