Gelaran Munas ke-13 Kagama pada 14-16 November di Grand Inna Bali Beach bukan hanya berhasil melakukan konsolidasi organisasi, memilih Ganjar Pranowo sebagai Ketua Umum Kagama masa bakti 2019-2024, namun juga menghasilkan konsolidasi gagasan berupa lahirnya 13 rekomendasi strategis menuju Indonesia Maju. Ketigabelas rekomendasi itu berupa isu soal bonus demografi, pembangunan mental dan karakter, konsolidasi sistem demokrasi, pemberantasan korupsi, serta peran perempuan anak muda.
Ketua Badan Pekerja (BP) Munas, AAGN Ari Dwipayana, mengatakan ke-13 rekomendasi strategis tersebut nantinya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, yang juga alumnus UGM. “Rekomendasi ini akan segera disampaikan kepada Presiden Joko Widodo yang saat ini juga tengah fokus melakukan reformasi struktural secara besar-besaran.
Rekomendasi Munas juga menjadi panduan Kagama untuk melangkah. Kita tidak ingin berdiam diri, melainkan ingin bersinergi, berkolaborasi dengan semua elemen bangsa untuk menuju Indonesia maju. ” kata Ari dalam siaran pers yang dikirim ke wartawan, Selasa (19/11).
Soal bonus demografi, kata Ari, Kagama mendesak pemerintah untuk menyiapkan peta jalan (roadmap) pembangunan SDM Indonesia. Kagama mengusulkan roadmap pembangunan SDM itu bersifat lintas sektor, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan sampai entrepreneurship. “Roadmap bukan dokumen pajangan, namun akan memberi panduan bagi semua Kementerian dan Lembaga terkait strategi dan rute pembangunan SDM yang akan ditempuh, dengan tahapan yang jelas dan dengan target yang terukur,” katanya.
Kunci untuk mencapai Indonesia Maju adalah keberhasilan pembangunan mental dan karakter bangsa. Berangkat dari hal tersebut, Kagama merekomendasikan berbagai langkah nyata dan sistematis untuk memperkuat karakter bangsa melalui pendidikan Pancasila, pendidikan berbasis nilai-nilai luhur ke-Indonesiaan, serta pendidikan budi pekerti yang dilakukan dengan mengadopsi metode/cara kekinian sehingga nilai-nilai tersebut bisa tertanam khususnya di generasi muda.
Selanjutnya, Kagama menyoroti pentingnya melanjutkan konsolidasi sistem demokrasi berjalan bersamaan dengan reformasi tata kelola pemerintahan yang kuat dan sehat. Terkait dengan hal itu, Kagama merekomendasikan kepada Presiden untuk memastikan berjalannya agenda reformasi hukum dan juga reformasi tata kelola pemerintahan dengan capaian-capaian yang lebih terukur.
Soal isu pemberantasan korupsi, Kagama mendorong upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN. Ruang untuk korupsi harus ditutup rapat dengan terus menerus memperbaiki sistem dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, dan berkeadilan. Budaya menolak korupsi, menurut Ari, harus jadi kultur yang hidup dalam masyarakat terutama para penyelenggara negara. “Budaya anti korupsi harus berjalan seiring dengan proses penegakan hukum yang keras, tegas, dan efektif sehingga memberi efek jera pada koruptor,” katanya.
Soal ekonomi, Kagama memandang pembangunan ekonomi harus bersendikan pada kepentingan dan kekuatan nasional. Oleh karena itu, Kagama merekomendasikan agar pemerintah bukan hanya fokus untuk memperkuat daya tahan dan daya saing ekonomi Indonesia di tengah persaingan global. Tapi juga memperhatikan esensi pembangunan ekonomi sebagai upaya menjawab kebutuhan rakyat dan meningkatkan kemampuan rakyat sehingga mampu bersaing dalam bidang ekonomi. Haluan ekonomi kerakyatan harus menjadi jalan dalam menggerakkan ekonomi nasional, dengan cara perbaikan secara terus menerus ekosistem usaha, memberdayakan sektor UMKM, mendorong kewirausahaan, meningkatkan daya beli para pekerja serta melakukan lompatan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani dan nelayan.
Di samping itu, Kagama mendorong pemerintah agar terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan dan program perlindungan sosial sehingga semua program tersebut betul-betul bisa menjangkau penerima manfaat baik di pedesaan maupun perkotaan, dengan pendekatan yang tepat dan target-target terukur. Ukuran yang paling nyata dari keberhasilan program penanggulangan kemiskinan adalah bisa menurunkan angka kemiskinan. “Tapi, pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada penurunan angka kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan harus berjalan seiring dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta mendorong produktivitas rakyat, terutama di sektor industri kecil-menengah, pertanian, perkebunan dan perikanan,” tegas Ari.
Dari beberapa butir rekomendasi, Kagama juga sempat menyinggung soal peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui strategi reformasi birokrasi yang tepat. Kagama menyarankan agar reformasi birokrasi bisa dipercepat, yang dilakukan secara sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan. Bahkan, reformasi birokrasi dilakukan mencakup struktur kelembagaan maupun kultur birokrasi. “Reformasi birokrasi jangan hanya soal pemangkasan struktur kelembagaan, tapi seharusnya menyentuh kultur birokrasi. Kultur birokrasi harus betul-betul di-reform menjadi lebih responsif, membuka ruang partisipasi dan juga berorientasi pelayanan masyarakat sehingga kehadiran negara benar-benar dapat dirasakan’” ujar Ari.
Yang tidak kalah penting, kata Ari, saat ini Indonesia memiliki potensi generasi muda dengan talenta-talenta hebat yang bisa menjadi kekuatan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Untuk itu, Kagama berpendapat diperlukan manajemen pengembangan bakat dan talenta di dalam negeri maupun diaspora yang tersebar di luar negeri,” Agar anak muda Indonesia mendapatkan ruang untuk tumbuh dan berkembang demi mendukung kemajuan bangsa,“ pungkasnya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)