Dikatakan Drs Revrisond Baswir Akt MBA, kontroversi angka kemiskinan dan pengangguran pada pidato kenegaraan 16 Agustus 2006 lalu tidak begitu saja disederhanakan sebagai permasalahan kekadaluarsaan atau ketidaktersediaan data. Secara mendasar, kontroversi berkaitan dengan dua persoalan, pertama, terjadinya rekayasa dalam penulisan naskah pidato, kedua, terjadi rekayasa dalam melakukan pendataan.
Ketua Pusat Studi Kerakyatan UGM menyampaikan hal tersebut, saat diskusi bulanan “Kontroversi Angka Kemiskinan dan Pengangguranâ€, Kamis, (24/8), di Bulaksumur B-2 Yogyakarta.
Terjadinya rekayasa dalam penulisan naskah pidato, kata Sony, secara kronologis sepertinya corak isi pidato telah ditetapkan terlebih dahulu, baru kemudian dipilih angka yang sesuai.
“Indikasi mengenai hal itu, dapat ditelusuri dengan mencermati pilihan tahun angka kemiskinan dan pengangguran yang ditampilkan dalam naskah pidatoâ€, ujar dosen FE UGM.
Sedangkan, terjadinya rekayasa dalam melakukan pendataan, kata dia, merupakan cerita klasik dalam dunia statistika di Indonesia. Menurutnya, tingkat keakuratan data statistik di Indonesia tidak hanya perlu dipertanyakan sehubungan dengan proses pengumpulan dan pengolahannya, namun lebih pada definisi yang dipakai.
Karena itu ditegaskannya, bila masalah utama menyangkut data di Indonesia sesungguhnya tidak terbatas hanya soal ketersediaan atau pada cara menampilkannnya, melainkan terkait erat dengan kuatnya kecenderungan untuk mengingkari realitas dan lebih mengedepankan fantasi sejak tahap pengukurannya. (Humas UGM)