Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (MDKIK) UGM melakukan survei soal persepsi masyarakat DIY terkait dengan pencegahan penularan Covid-19. Survei yang dilakukan pada 26-28 Mei kemarin, sebanyak 492 responden yang disurvei lewat wawancara online tersebar di lima kabupaten/kota di DIY. Dari hasil survei tersebut, warga DIY setuju jika pemerintah menerapkan New Normal disertai pelonggaran membuka kembali kegiatan perekonomian dan tempat ibadah dengan standar protokol kesehatan secara ketat.
Anggota Tim Survei, Satria Aji Imawan, MPA, mengatakan sekitar 60 persen dari responden setuju pemerintah memberlakukan penerapan kesehatan New Normal dengan membuka kembali pasar, pertokoan, mal dan tempat ibadah. “ Lebih dari separuh responden menyetujui jika ada keputusan itu meskipun dengan persayaratan penerapan protokol kesehatan dan kebersihan yang ketat,” kata Satria Aji kepada wartawan saat menyampaikan laporan hasil survei secara webinar, Jumat (29/5).
Dari Hasil survei tersebut, ia menyebutkan sebanyak 61,8 persen responden setuju penerapan protokol kesehatan, 28,5 persen tidak setuju dan sisanya setuju, namun protokol biasa. Lalu, sebanyak 72,8 persen menginginkan dibukanya tempat ibadah. “Hanya 17,5 persen yang tidak setuju,” katanya.
Selain itu, responden juga menginginkan agar Pemda DIY juga membuka kegiatan pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi sebanyak 65 persen sedangkan yang ingin pasar dan mal dibuka sebanyak 74,6 persen.
Namun, hasil survei mengenai preferensi kebijakan pencegahan covid lewat PSBB, New Normal atau Lockdown menunjukkan bahwa sebanyak 66 persen memilih PSBB, hanya 34 persen tidak setuju. Opsi lebih besar dibanding opsi penerapan New Normal atau Lockdown.
Citra Sekarjati, MPA, anggota peneliti lainnya, mengatakan survei ini untuk persepsi penduduk di DIY terkait wabah Covid-19 sebagai daerah percontohan New Normal. Seperti diketahui, Pemda DIY sendiri tidak melakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, melainkan menerapkan status tanggap darurat bencana covid.
Menanggapi hasil survei tersebut, Guru Besar Bidang Kebijakan Publik dan Kependudukan UGM, Prof. Dr. Muhadjir Darwin, mengatakan survei ini memang tidak mewakili seluruh kelompok masyarakat DIY karena dilakukan wawancara secara online. “Artinya yang mengisi kuesioner adalah mereka yang sudah melek teknologi atau sudah akrab dengan dunia online sementara belum terwakili warga yang berekerumun di pasar,” katanya.
Namun demikian, menurutnya survei ini layak juga untuk dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan. Sebab, di tingkat bawah, masih banyak warga masyarakat yang tidak mengindahkan protokol kesehatan standar Covid-19 seperti tidak menggunakan masker, tidak jaga jarak dan tidak rajin cuci tangan. “Jika dibiarkan, harapan kita ada pengurangan insiden tertular (Covid-19) sulit terjadi dan pemerintah perlu bertindak tegas atas kondisi ini,” katanya.
Ia mengakui DIY memiliki tingkat insidensi warga tertular virus corona yang tidak begitu banyak seperti daerah lain. Bahkan, dari tiga hari ini hampir tidak ada penambahan pasien yang dikabarkan positif corona. Namun, hal itu tidak menjadi alasan pemerintah untuk lebih menerapkan aturan yang tegas di lapangan.
Penulis : Gusti Grehenson
Foto : instagram@mastib_38