Pemulihan ekosistem gambut perlu menyentuh problem rumah tangga petani. Dalam aksi restorasi gambut petani harus ditempatan sebagai mitra utama.
Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut (BRG), Dr. Myrna Safitri, dalam Seminar Nasional Ekonomi Kerakyatan Dalam Transformasi Desa Gambut yang diselenggarakan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PUSTEK) UGM bekerja sama dengan BRG, Jumat (19/8) secara daring.
Myrna menyampaikan pemerintah telah mengembangkan program desa peduli gambut (DPG) sebagai salah satu bagian pengakomodasian partisipasi dan dukungan masyarakat dalam restorasi gambut. Program ini menghubungkan kawasan perdesaan dalam kesatuan hidrologis gambut. Hingga April 2020 terdapat 525 desa yang tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua yang diinisasi BRG.
Program ini mengedepankan partisipasi masyarakat dan memberikan alternatif pertanian tanpa bakar yang diharapkan mampu menigkatkan kesejahteraan masyarakat, mencegah kerusakan ekosistem gambut, dan mencegah kebakaran hutan dan lahan. Dengan demikian, nantinya dapat meningkatkan indeks desa membangun.
“Pemerintah telah memfasilitasi pembentukan kawasan perdesaan di DPG,”katanya.
Dia mengatakan masyarakat yang tinggal di kawasan lahan gambut telah sejak lama memanfaatkan lahan gambut sebagai sumber penghasilan utama. Persoalan muncul terkait adanya larangan pemerintah untuk tidak membakar lahan gambut saat membuka lahan baru. Guna menjawab persoalan itu, pemerintah membuka sekolah lapangan petani dan mengembangkan demplot pengelolaan lahan tanpa bakar (PLTB) di kawasan gambut.
“Ada 276 desa/kelurahan yang mendapatkan kegiatan pengembangan inovasi lokal dan teknologi tepat guna pada 2019. Melibatkan 799 petani dan berhasil mengembangkan 265 demplot pertanian alami dan tanpa bakar,”paparnya.
Lahan gambut menyimpan potensi besar baik untuk saat ini maupun masa depan. Oleh sebab itu, Myrna menekankan pentingnya harmoni dengn lahan gambut berbasis spiritual ekonomi yang tidak melanggar ekosistem gambut. Karenanya penting meningkatkan daya dukung, pengembangan kebudayaan pertanian yang adaptif dan inovatif. Menghargai kreativitas lokal pada anak muda dan perempuan menuju ekonomi sirkular berbasis lansekap ekosistem gambut.
Sementara Dosen FEB UGM, Dr. Revrisond Baswir, memandang BRG perlu mengambil langkah lebih tegas dalam melaksanakan reformasi agraria lahan gambut dan mengembangkan Bumdes. Dengan demikian diharapkan proses ekonomi kerakyatan dapat berlangsung dengan baik.
Peneliti Mubyarto Institute sekaligus peneliti PUSTEK UGM, Awan Santosa, S.E., M.Sc., menyampaikan pengembangan model inkubator ekonomi kerakyatan di desa-desa sekitar hutan yang bisa diterapkan seperti model jejaring ekonomi desa dan model dorongan koperasi desa. Dalam pengembangan inkubator ekonomi kerakyatan di desa-desa sekitar hutan berdasar tiga pilar yakni model intelektual, modal material, dan modal institusional.
Model intelektual untuk membangun manusia seperti sekolah pasar, sekolah buruh, sekolah hijau, sekolah koperasi gula klapa, sekolah desa mandiri, sekolah nelayan, serta sekolah tani, sekolah sagu, dan sekolah kopi. Sedangkan modal institusional untuk membangun kelembagaan baik manajemen, jejaring, nilai-nilai, budaya, kearifan lokal serta musyawarah. Modal material meliputi kapital finansial, infrastruktur pasar, teknologi produksi-infromasi, dan tanah, lahan, air, serta hutan.
Bupati Hulu Sungai Utara, Drs. H.Abdul Wahid HK., M.M., M.Si., dalam kesempatan itu memaparkan tentang pengembangan desa peduli gambut yang berada di wilayahnya. Kabupatennya memiliki lahan gambut dengan luasaan 25.672 hektare. Dari luasan tersebut, 6.273 hektare menjadi prioritas restorasi gambut berkanal atau zona budi daya yang dimaksimalkan melalui pengembangan desa peduli gambut yang berada di 4 kecamatan. Daerah-daerah tersebut bergerak di sektor perikanan, pertanian, dan kerajinan.
“Daerah kami secara keseluruhan mengemban misi ekonomi kerakyatan. Dengan kesungguhan masyarakat kami yakin tingkat kesejahteraan bisa dinikmati secara bertahap,” jelasnya.
Dia mengatakan pihaknya terus berupaya hadir dalam ekonomi kerakyatan. Misalnya, memberikan dukungan nyata kepada masyarakat dengan memberikan kemudahan dalam menjual hasil produksi melalui pasar kerajinan, pasar hasil pangan dan lainnya.
Penulis: Ika
Foto: 8villages.com