• Berita
  • Arsip Berita
  • Simaster
  • Webmail
  • Direktori
  • Kabar UGM
  • Suara Bulaksumur
  •  Indonesia
    • English
Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada
  • Pendidikan
    • Promosi Doktor
    • Pengukuhan Guru Besar
    • Wisuda
  • Prestasi
  • Penelitian dan Inovasi
    • Penelitian
    • PKM
    • Inovasi Teknologi
  • Seputar Kampus
    • Dies Natalis
    • Kerjasama
    • Kegiatan
    • Pengabdian
    • Kabar Fakultas
    • Kuliah Kerja Nyata
  • Liputan
  • Cek Fakta
  • Beranda
  • Liputan/Berita
  • Subsidi Pupuk Belum Mendorong Produktivitas Pertanian

Subsidi Pupuk Belum Mendorong Produktivitas Pertanian

  • 08 September 2020, 14:59 WIB
  • Oleh: Gusti
  • 7037
Subsidi Pupuk Belum Mendorong Produktivitas Pertanian

Kebijakan pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp29 triliun untuk mendistribusikan 7,9 juta ton pupuk bersubsidi bagi petani dinilai belum mampu mendorong produktivitas hasil pertanian. Pemerintah diminta mendorong kebijakan subsidi bidang pertanian lainnya agar petani semakin maju dan berkembang. Hal itu mengemuka dalam webinar yang bertajuk Meninjau Ulang Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Indonesia yang diselenggarakan oleh Fisipol UGM, Selasa (8/9).

Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mengatakan DPR menyetujui penyediaan pupuk bersubsidi sebesar 7,9 juta ton tahun ini dengan total anggaran lebih dari 29 triliun rupiah. Namun demikian, jumlah pupuk subsidi tersebut belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan petani karena keterbatasan anggaran. “Usulan dari seluruh kelompok tani itu capai Rp61 triliun, namun negara menyiapkan Rp29 triliun, jauh dari batas kemampuan anggaran,”katanya.

Menurutnya, diperlukan sistem pengajuan untuk pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi ini. Menurutnya, selama mekanismenya melalui pengajuan lewat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) lewat para kelompok tani. “Anggaran subsidi pupuk terus menurun. Harus dicari pola menyeimbangkan kebutuhan pupuk dan kebutuhan anggaran pemerintah. Jika dipertahankan RDKK tidak akan ada solusinya,”tegasnya.

Soal kepemilkan adanya kartu tani untuk mengakses pupuk bersubsidi, Johan mengatakan DPR belum sepakat dan tidak mewajibkan petani untuk harus mendapatkan kartu tani. “Pertemuan rapat DPR dan Kementan, kita tidak mewajibkan adanya kartu tani ini,”katanya.

Disamping itu, Johan juga mengkritisi kebijakan pemberian pupuk bersubsidi ini juga tidak mampu mendorong produksi pertanian. Menurutnya, produktivitas pertanian kita selama ini justru lebih rendah dibanding dari konsumsi pupuk. “Semakin banyak konsumsi pupuk tidak berbanding lurus pada peningkatan produktivitas, anggaran pupuk ditambah tidak berbanding dengan produktivitas,”imbuhnya.

Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian Kementan RI, Sarwo Edhi, mengatakan pendistribusian pupuk bersubsidi saat ini tidak semuanya bisa memenuhi kebutuhan para petani sehingga terjadi kelangkaan pupuk di beberapa daerah. “Kekurangan pupuk antar desa dan kecamatan bisa dilakukan realokasi oleh kepala dinas masing-masing. Sementara kelangkaan antar provinsi dilakukan realokasi oleh kementan,” katanya.

Ia menambahkan Kementan sudah mengajukan dana tambahan ke Kementerian Keuangan soal kekurangan jumlah pupuk bersubsidi ini sehingga mendapat tambahan anggaran sebesar Rp3,14 triliun untuk tambahan penyediaan satu juta ton pupuk bersubsidi,

Pakar kebijakan Publik UGM sekaligus peneliti subsidi pupuk di pulau Jawa, Dr. Indri Dwi Apriliyanti, mengatakan tantangan kebijakan pertanian di Indonesia bukan soal akses subsidi pupuk, namun mendorong kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Ia menyebutkan di negara dengan sektor pertanian yang lebih maju seperti China, India dan Thailand menerapkan kebijakan subsidi pertanian tidak hanya pada pupuk saja, namun kebijakan lain berbasis produk, pelaku usaha pertanian hingga intervensi pasar. “Mereka melakukan subsidi pada seluruh produk, subsidi benih, pupuk, air, listrik, untuk bantu petani memproses menanam tanaman. Ada juga subsidi bahan bakar, agar petani bisa bawa hasil panennya dari desa ke perkotaan,”katanya.

Memperbaiki infrastruktur di sekitar lokasi pertanian pedesaan dan di daerah terpencil menurutnya bisa membantu petani bisa mengakses listrik dan air sehingga produktivitas pertanian meningkat. “Terpenting petani bisa mengakses infrastruktur,”katanya.

Menurutnya, langkah ini dilakukan oleh China pada era tahun 2000-an sehingga mampu meningkatkan 40 persen produktivitas dan ketahanan pangan makin membaik. “Ada peningkatan produktivitas di petani dan daya beli di petani. Bila sektor pertanian berkembang maka sektor transportasi produk pertanian ke perkotaan juga meningkat,”ungkapnya.

Penulis      : Gusti Grehenson
Foto           : ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Berita Terkait

  • Maksum Sesalkan Merosotnya Subsidi RTM dalam APBN 2010

    Friday,14 August 2009 - 9:00
  • Teliti Kebijakan Subsidi Pupuk Anorganik, Zaenal Soedjais Raih Doktor

    Monday,31 March 2008 - 12:25
  • UGM Soroti Kebijakan Pupuk Bersubsidi Belum Tepat Sasaran

    Monday,18 July 2022 - 16:28
  • Prof. Catur Sugiyanto: Pemberian Jaminan Harga Beras Dorong Petani Adopsi Pupuk Organik

    Tuesday,01 March 2011 - 14:03
  • Tingkatkan Produksi Gabah RI, Dosen UGM Usulkan Sistem Irigasi Hemat Air

    Tuesday,16 June 2015 - 11:21

Rilis Berita

  • Mahasiswa S1 Antropologi Budaya Lakukan Penelitian Kehidupan Petani Sayur di Brebes 01 February 2023
    Sebanyak 80 mahasiswa Program Pendidikan S1 Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya Universitas
    Agung
  • Pakar UGM: Penting Bangun Relasi Sosial Dengan Lingkungan Untuk Cegah Penculikan Anak 01 February 2023
    Informasi tentang penculikan anak baik melalui media sosial maupun pemberitaan dalam beberapa wak
    Ika
  • UGM dan SUTD Singapura Gelar Pembelajaran Kolaborasi Antarmahasiswa 01 February 2023
    Departemen Teknik Mesin dan Industri Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (DTMI FT UGM) bekerj
    Gusti
  • FTP UGM Bina Warga Sambak Magelang Kembangkan Digitally Agro Edutourism 01 February 2023
    Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem (DTPB) Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) UGM mendampin
    Ika
  • UGM Jalin Kerja Sama dengan Universitas Khairun dan PT Pertamina International Shipping 01 February 2023
    Universitas Gadjah Mada melakukan kesepakatan kerja sama dengan Universitas Khairun Ternate dan P
    Satria

Agenda

  • 02Jul Dies Natalis MM UGM...
Universitas Gadjah Mada
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Bulaksumur Yogyakarta 55281
   info@ugm.ac.id
   +62 (274) 6492599
   +62 (274) 565223
   +62 811 2869 988

Kerja Sama

  • Kerja Sama Dalam Negeri
  • Alumni
  • Urusan Internasional

TENTANG UGM

  • Sambutan Rektor
  • Sejarah
  • Visi dan Misi
  • Pimpinan Universitas
  • Manajemen

MENGUNJUNGI UGM

  • Peta Kampus
  • Agenda

PENDAFTARAN

  • Sarjana
  • Pascasarjana
  • Diploma
  • Profesi
  • Internasional

© 2023 Universitas Gadjah Mada

Aturan PenggunaanKontakPanduan Identitas Visual