![](https://ugm.ac.id/wp-content/uploads/2020/10/041020160182968361372033-825x404.jpg)
Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-75 pada hari ini, Senin (5/10).
Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM, Dr. Muhammad Najib Azca, S.Sos., M.A, menyebut hal ini sebagai momentum penting dalam perjalanan TNI untuk meneruskan agenda reformasi yang belum selesai.
“Ini momentum penting dalam perjalanan TNI yang telah mengalami transformasi besar-besaran dari kekuatan perjuangan rakyat pada masa awal kemerdekaan menjadi tentara profesional,” ucapnya.
Setelah sebelumnya sempat berada dalam fase perjalanan menjadi bagian dari sistem rezim yang otoriter, sejak 1998 TNI telah mengalami transformasi yang signifikan menjadi kekuatan kemiliteran di bawah sistem demokrasi. Sebelum reformasi, terdapat konsep dwifungsi ABRI dan militer menjadi alat pertahanan keamanan sekaligus alat sosial politik.
Di dalam sistem demokrasi, terangnya, militer adalah alat negara yang tidak boleh mengambil keputusan sendiri, melainkan tunduk pada pemerintahan sipil yang dipilih secara demokratis. Hal ini berlaku di negara-negara demokratis di seluruh dunia.
“Sejak reformasi tugas pokok dan fungsi TNI dirumuskan ulang. Bahkan, pertahanan keamanan dipersempit, karena sejak reformasi ada pemilahan antara kepolisian dan TNI yang sebelumnya menjadi satu lembaga,” paparnya.
Meski telah mengalami sejumlah transformasi penting, Najib mengungkapkan bahwa agenda reformasi TNI belum selesai. Salah satu agenda reformasi yang penting namun cukup sulit untuk dilakukan adalah transformasi dalam struktur komando teritorial, terutama dalam TNI Angkatan Darat, yang merupakan warisan dari era perang gerilya melawan penjajahan.
“Struktur yang ada saat ini dari pusat ke bawah sampai di tingkat desa, ini adalah bagian dari strategi perang kemerdekaan yang fenomenal dan tercatat hebat dalam sejarah dunia. Namun, ketika sistem kenegaraan berubah, sistem ini tidak lagi relevan,” kata Najib.
Struktur pertahanan yang baru, terangnya, diperlukan untuk menghadapi tantangan pertahanan negara yang lebih kompleks dan multidimensional. Struktur komando gabungan wilayah pertahanan dengan pembagian sejumlah wilayah strategis, menurutnya, lebih ideal di era modern, terlebih mengingat kondisi geografis dan geopolitis Indonesia.
“Misalnya Indonesia dibagi menjadi beberapa wilayah komando, dan di situ bergabung ada Angkatan Darat, Laut, dan Udara,” terangnya.
Dalam peringatan HUT TNI ini, Najib mengharapkan ada upaya yang terus menerus untuk meningkatkan profesionalitas TNI, baik secara internal melalui pengembangan kecakapan dan disiplin, juga secara eksternal melalui dukungan pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang serta alutsista yang memadai.
Di samping itu, menurutnya perlu dibuat peradilan bagi warga militer yang melakukan pelanggaran sipil.
Penulis: Gloria
Foto: Mediaindonesia.com