Berharap Rekomendasi Untuk Mengatasi Masalah Krusial Dunia Kesehatan

Masalah krusial dunia kesehatan di tahun 2010 adalah adanya ketimpangan ketersediaan tenaga dokter yang tidak sebanding dengan permasalahan kesehatan di masyarakat. Di tahun itu. diperkirakan kebutuhan tenaga dokter mencapai kurang lebih 2500. Dari jumlah tersebut yang cukup menjadi perhatian adalah distribusi tenaga dokter yang tidak merata, seperti yang terjadi saat ini.
Demikian ungkapan Drs. H. A Mujib Rohmat, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dalam lawatannya ke Fakultas Kedokteran UGM, Senin (10/03).
“Selama ini, distribusi tenaga kesehatan di daerah-daerah seperti NTB, NTT tidak sebaik di jawa. Dan ini menjadi permasalah bagi dunia kesehatan, akan ketercukupan tenaga dokter di masa mendatang”, ujarnya.
Kunjungan Tim Komisi X DPR RI yang tergabung dalam Panja (Panitia Kerja) Pendidikan Dokter ini, secara khusus memang melakukan peninjauan sekaligus studi lapangan dalam rangka menyikapi masalah krusial di bidang pendidikan dokter. Dari kunjungan ini diharapkan muncul rekomendasi, yang nantinya akan menjadi catatan penting bagi Panja Pendidikan Dokter Komisi X DPRI RI dalam mengusulkan perbaikan sistim pendidikan kedokteran melalui payung hukum dan subsidi dana pendidikan.
Dikatakan Mujib Rohmat, sebelum kunjungan ini Tim Panja Pendidikan Dokter telah beberapa kali melakukan rapat untuk mendapatkan masukan/aspirasi dari berbagai pihak. Masukan-masukan tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan pendidikan kedokteran di masa mendatang,
“Kami bermaksud mengumpulkan data-data yang menyebabkan ketimpangan tersebut, baik dari sisi pendanaan, kebutuhan tenaga dokter, tenaga pengajar dan sarana prasarana”, ungkap Mujib.
Selain dirinya, tampak anggota Tim Panja yang lain Musfihin Dahlan, H. Ebby Djauharie, DR. Ir. Wayan Koster, MM dan Drs. H. Nurul Qomar. Merekapun melakukan diskusi terkait jumlah kebutuhan permintaan pendidikan kedokteran dengan berbagai alokasi yang ada. Dalam diskusi itu, dikaji kebutuhan tenaga pengajar pendidikan dokter baik di universitas, dan juga keberadaan rumah sakit pendidikan yang dimilikinya.
Tim panja mendalami pula proses belajar mengajar, kurikulum dan penelitian akademis dalam mendukung perkembangan ilmu pendidikan kedokteran, serta melihat kelengkapan sarana dan prasarana Pendidikan Dokter di Fakultas Kedokteran UGM. “Melalui kunjungan ini, kami ingin mengetahui kendala dan tantangan kedokteran di era globalisasi di Indonesia. Yang lebih penting yaitu mengkaji kebutuhan dan distribusi dokter baik dokter umum maupun dokter spesialis, serta menelaah konsep teaching hospital sebagai sarana pendukung pendidikan kedokteran,” tambah Mujib Rohmat.
Dekan FK UGM, Prof. dr. Hardyanto Soebono menyambut baik kunjungan DPR Komisi X Tim Panja Pendidikan Dokter ini. Bahkan dengan kunjungan ini dirinya berharap, ke depan akan ada payung hukum yang jelas terkait sistim pendidikan kedokteran di Indonesia. Dengan demikian, permasalah krusial kekurangan tenaga dokter di masa mendatang dapat teratasi.
“Kami juga berharap, diskusi ini akan memberikan pencerahan dan memberikan solusi permasalah yang dihadapi dunia pendidikan kedokteran terkait kebutuhan SDM, kebutuhan sarana dan prasarana, di mana sarana dan prasarana kedokteran itu notabennya tidak murah. Dan ini perlu subsidi dari pemerintah yaitu pihak Dinas Pendidikan dan Departemen Kesehatan”, harap Dekan FK UGM.
Ditambahkannya, dengan payung hukum yang jelas dalam bentuk UU maupun Perda nantinya juga akan sangat berguna dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas para dokter, serta membantu dalam pemerataan distribusi tenaga kesehatan di daerah terpencil di Indonesia.
Setelah berdiskusi, Tim Panja berkesempatan mengunjungi laboratorium ketrampilan medik, laboratorium terpadu dan perpustakaan di FK UGM serta RS Pendidikan RSUP Dr. Sardjito.
Di akhir pertemuan itu, Tim Panja pun menyampaikan beberapa catatan penting yang harus segera di tindak lanjuti, terkait permasalah unit cost sistim pendidikan, yaitu perlunya rekomendasi payung hukum yang jelas dalam bentuk UU atau perda serta perlunya kebijakan dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM Kesehatan/kedokteran. (Humas UGM)