• Berita
  • Arsip Berita
  • Simaster
  • Webmail
  • Direktori
  • Kabar UGM
  • Suara Bulaksumur
  •  Indonesia
    • English
Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada
  • Pendidikan
    • Promosi Doktor
    • Pengukuhan Guru Besar
    • Wisuda
  • Prestasi
  • Penelitian dan Inovasi
    • Penelitian
    • PKM
    • Inovasi Teknologi
  • Seputar Kampus
    • Dies Natalis
    • Kerjasama
    • Kegiatan
    • Pengabdian
    • Kabar Fakultas
    • Kuliah Kerja Nyata
  • Liputan
  • Cek Fakta
  • Beranda
  • Liputan/Berita
  • Pengamat Politik UGM: Pergantian Menteri, Momentum Bagi Jokowi Pulihkan Kepercayaan Publik

Pengamat Politik UGM: Pergantian Menteri, Momentum Bagi Jokowi Pulihkan Kepercayaan Publik

  • 17 Desember 2020, 05:54 WIB
  • Oleh: Gusti
  • 2435
Pengamat Politik UGM: Pergantian Menteri, Momentum Bagi Jokowi Pulihkan Kepercayaan Publik

Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Mada Sukmajati, menilai pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah  tidak lagi melibatkan partisipasi publik dalam mendukung kebijakannya. Berbeda pada periode pertama yaitu tingkat partisipasi publik betul-betul dilibatkan dalam menjalankan efektivitas pemerintahan. Terbukti sekarang ini ada dua orang dari menterinya yang terkena kasus Korupsi di KPK.

Padahal, kebijakan dari salah satu  menteri yang tertangkap KPK tersebut sudah menuai kontroversi di masyarakat. Namun, kesannya seolah dibiarkan saja oleh Jokowi hingga akhirnya tertangkap tangan oleh KPK. “Kesannya Pak Jokowi sudah cenderung meninggalkan energi partisipasi publik, merasa mampu berhadapan sendiri dengan partai politik atau bahkan terintegrasi dengan kekuatan politik,” kata Mada Sukmajati dalam menanggapi Evaluasi Kinerja Menteri dan Reshuffle Kabinet Jokowi di Penghujung Akhir Tahun, Rabu (16/12).

Dua menteri yang ditangkap KPK, Edhi Prabowo dan Juliari Batubara, menurut Mada, keduanya berasal dari Partai Politik. Bahkan, pun dua menteri sebelumnya pada periode pertama, Idrus Marham dan Imam Nahrawi, juga berasal dari Partai Politik. Ia berpendapat, menteri yang berasal dari partai berpotensi melakukan praktik korupsi dalam pengambilan kebijakan di Kementeriannya. Sebab, menteri yang berasal dari partai sering menjadi salah satu sumber pendanaan bagi partai. “Sudah menjadi rahasia umum, jabatan kementerian, BUMN dan lembaga, jadi sapi perah untuk sumber pemasukan partai dalam rangka menjalankan organisasi, kampanye dan meningkatkan citra di publik ,” katanya.

Rencana Jokowi melakukan pergantian posisi menteri baru untuk Kementerian Sosial dan KKP yang rencananya masih diisi dari kader partai menurutnya bisa jadi momentum bagi Jokowi untuk memulihkan kepercayaan publik. “Tidak mudah bagi Presiden Jokowi lepas dari belenggu partai. Kepemimpinan beliau akan diuji direshuffle kali ini, jika tidak, maka akan melahirkan fenomena yang sama, tetap ada korupsi dari para menterinya,” katanya

Soal kriteria calon menteri baru yang akan dipilih, ia menyarankan agar Jokowi mempertimbangkan pada aspek integritas, kompetensi dan bebas dari tekanan partai politik. “Tidak hanya  soal kinerja tapi integritas dan politik karena tidak sepenuhnya menteri bebas dari tekanan politik,” paparnya.

Disamping itu, Mada juga mengusulkan agar Jokowi melibatkan kembali partisipasi publik untuk mendukung setiap kebijakannya. Sebab, saat ini pubik  beranggapan bahwa Presiden Jokowi sudah terkonsolidasi oleh oligarki partai. “Presiden Jokowi perlu membuka diri dengan energi partisipasi publik ketika berhadapan dengan partai politik,” pungkasnya.

Penulis : Gusti Grehenson 

Berita Terkait

  • Pemerintahan Jokowi-JK Harus Siap Hadapi Kebuntuan Politik

    Wednesday,22 October 2014 - 14:20
  • Pakar UGM: Reshuffle Kabinet Jokowi Dominan Mengakomodasi Kepentingan Partai Politik

    Thursday,16 June 2022 - 10:35
  • Pengamat Politik UGM: Presiden Belum Perlu Lakukan Reshuffle Kabinet

    Thursday,09 July 2020 - 8:12
  • Pakar: Demokrasi Indonesia Perlu Penyeimbang

    Thursday,24 December 2020 - 0:16
  • Rupiah Melemah, Pemerintah Harus Pulihkan Kepercayaan Publik

    Monday,30 March 2015 - 8:02

Rilis Berita

  • Inisasi Konsorsium Riset Kopi, UGM Terima Kunjungan Tim Riset Kopi University of California 06 June 2023
    UGM menerima kunjungan tim riset kopi dari University of California-Davis, Selasa (6/6)
    Ika
  • Arie Sujito: Jadikan KKN Sebagai Panggilan Jiwa 06 June 2023
    Wakil Rektor Bidang  Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat dan Alumni, Universitas GAdja
    Gusti
  • Guru Besar Baru UGM Ratna Susandarini Angkat Pentingnya Revitalisasi Taksonomi 06 June 2023
    Krisis biodiversitas akibat kerusakan habitat, alih fungsi lahan, dan eksploitasi
    Gloria
  • Hakikat HAM 06 June 2023
    Oleh Dr. Bagus Riyono, M.A., Psikolog. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
    Universitas Gadjah Mada
  • LPPT UGM Raih Penghargaan dari Kemenkes RI 06 June 2023
    Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu (LPPT) UGM mendapat penghargaan dari Menteri Keseha
    Gusti

Agenda

  • 02Jul Dies Natalis MM UGM...
  • 06Sep The 5th International Conference on Bioinformatics, Biotechnology, and Biomedical Engineering (BioMIC) 2023...
  • 02Oct Conference of Critical Island Studies...
Universitas Gadjah Mada
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Bulaksumur Yogyakarta 55281
   info@ugm.ac.id
   +62 (274) 6492599
   +62 (274) 565223
   +62 811 2869 988

Kerja Sama

  • Kerja Sama Dalam Negeri
  • Alumni
  • Urusan Internasional

TENTANG UGM

  • Sambutan Rektor
  • Sejarah
  • Visi dan Misi
  • Pimpinan Universitas
  • Manajemen

MENGUNJUNGI UGM

  • Peta Kampus
  • Agenda

PENDAFTARAN

  • Sarjana
  • Pascasarjana
  • Diploma
  • Profesi
  • Internasional

© 2023 Universitas Gadjah Mada

Aturan PenggunaanKontakPanduan Identitas Visual